Realisasi biodiesel B50 bergerak lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Per minggu ini, dari total 6.412 SPBU Pertamina, sebanyak 6.050 titik atau sekitar 94 persen sudah menyalurkan bahan bakar campuran 50 persen minyak sawit ini. Sisanya, 362 SPBU, masih dalam masa transisi dari B40 dan diperkirakan menyusul dalam waktu dekat.
Implementasi nasional B50 resmi dimulai 1 Juli 2026. Realisasi penyaluran hingga awal September mencapai 10,69 juta kiloliter (KL): 7,27 juta KL dari B40 sepanjang Januari-Juni, dan sekitar 3,4 juta KL B50 sejak Juli hingga 7 September. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan proyeksi hingga Desember masih on track. "Jadi penyalurannya kita prediksi hingga Desember nanti bisa tersalurkan dengan baik," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (8/9/2026).
Di level titik serah, dari 104 lokasi total, 76 sudah menyalurkan B50. Dua puluh delapan sisanya masih bertransisi dari B40. Angka ini bukan alarm merah, tapi rantai distribusi hulu-hilir biodiesel memang lebih ruwet dibanding solar konvensional. FAME, komponen nabati dalam B50, lebih sensitif terhadap air dan perubahan suhu, sehingga quality control di setiap titik serah bukan perkara kecil.
Sementara tinta B50 belum kering, Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan Kementerian ESDM mengkaji kemungkinan B60 untuk 2027. Bukan sekadar wacana. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dalam agenda IndoEBTKE ConEx 2026 di Jakarta awal September, menyebut konsolidasi ketersediaan CPO sebagai pekerjaan rumah besar. "Bapak Presiden sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60. Berarti ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya juga harus kita konsolidasikan seperti apa ketersediaan CPO-nya," ujar Yuliot dalam forum itu, Rabu (2/9/2026).
Di sanalah dilema sesungguhnya bermula. Bukan satu, tapi berlapis.
Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak memperkirakan B60 berpotensi menyerap sepertiga hingga 40 persen dari total produksi CPO nasional yang saat ini berkisar 51 juta hingga 54 juta ton per tahun. Jika produksi tidak naik, tambahan kebutuhan biodiesel bisa memangkas volume ekspor sekitar 3 juta hingga 6 juta ton per tahun. Angka yang tidak main-main, terutama karena ekspor CPO adalah salah satu basis utama penerimaan pungutan ekspor yang selama ini menghidupi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), lembaga yang menutup selisih harga antara biodiesel dan solar.
B60 bisa memukul dari dua arah sekaligus: kebutuhan pembiayaan naik, sementara sumber pendanaannya tergerus. Ishak menyebut skenario ini sebagai tekanan fiskal yang nyata jika tidak diimbangi pertumbuhan produksi sawit.
Pemerintah agaknya sadar jerat ini. Salah satu opsi yang tengah dikaji: mencampur FAME dengan hydrotreated vegetable oil (HVO), sehingga formula B60 bisa menjadi 50 persen FAME plus 10 persen HVO. Eniya menyebut HVO sudah diproduksi Pertamina, jadi bukan teknologi asing. "Para periset ini saya sedang mengimbau bagaimana kalau kita merealisasikan B60 apakah 50 ditambah 10 HVO. Ini kan juga sudah diproduksi oleh Pertamina," jelasnya. Masalahnya, harga HVO saat ini 1,5 hingga 2 kali lebih mahal dibanding FAME. Masuk akal secara teknis, tapi tidak murah secara fiskal.
Dari sisi kapasitas industri, kondisinya juga mepet. Kapasitas terpasang pabrik FAME nasional sekitar 22 juta KL per tahun, tapi kapasitas efektif lebih rendah karena pabrik tidak bisa beroperasi penuh sepanjang tahun. Kebutuhan B50 penuh saja sudah mendekati batas itu. B60 dengan formula 60 persen FAME diperkirakan butuh 20 juta hingga 25 juta KL per tahun, artinya investasi baru di pabrik biodiesel atau fasilitas HVO hampir pasti diperlukan. Belum lagi soal geografi: pabrik FAME masih terkonsentrasi di Sumatera, sementara permintaan besar justru datang dari Kalimantan dan kawasan industri lainnya.
Pertanyaannya, berapa lama keseimbangan ini bisa bertahan?
Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah mendorong agar kebijakan blending B60 bersifat fleksibel, bukan angka mati yang dipatok di regulasi tanpa mempertimbangkan kondisi harga CPO, solar global, dan kemampuan BPDP. "Fleksibilitas ini bukan berarti target biodiesel harus ditinggalkan. Justru tujuannya agar program tetap sustainable," jelasnya. Tingkat blending, menurut Imaduddin, idealnya juga mempertimbangkan ketersediaan CPO, kebutuhan pangan, kondisi ekspor, dan kemampuan pembiayaan.
Dari Samarinda, Plt Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Arief Murdiyatno melihat momentum ini dari sudut berbeda. Bagi Kalimantan Timur, B50 dan kelanjutannya ke B60 bukan sekadar soal energi nasional, tapi soal transformasi sawit lokal dari komoditas pangan menjadi pilar rantai pasok energi terbarukan. "Kalau produksi minyak kita turun, bisa disubstitusi dengan minyak sawit. Sekarang ini perkebunan sawit kita mulai tumbuh, sehingga energi nasional bisa lebih didukung oleh sumber daya domestik," katanya.
Prospeknya memang menarik. Tapi Ishak mengingatkan bahwa tanpa peningkatan produktivitas lewat program peremajaan sawit rakyat dan optimalisasi lahan yang sudah ada, percepatan ke B60 sebaiknya tidak dipaksakan. Perluasan areal baru juga membawa risiko deforestasi yang bisa memperumit posisi Indonesia di pasar ekspor sawit global. Kalau data dan infrastruktur ini bisa dipercaya sebagai cermin kesiapan industri, apakah 2027 cukup realistis, atau ini target yang terlalu ambisius untuk kapasitas yang belum matang?