Dua minggu. Angka itulah yang bikin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa gelagapan di depan Komisi XI DPR, awal April ini.
Isu bahwa kas negara akan kering dalam dua minggu jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan ternyata bukan datang dari luar pemerintahan. Isu itu beredar dari internal Kementerian Keuangan sendiri. Purbaya mengaku bingung, bahkan sedikit kesal. "Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal menterinya saya, jadi saya agak bingung," katanya dalam rapat kerja Senin (6/4/2026).
Purbaya membantah keras isu itu. APBN, klaimnya, masih cukup kuat menanggung beban subsidi BBM hingga akhir 2026 meski harga minyak mentah global terus merangkak naik imbas konflik di Iran yang kian memanas. Klaim yang masih perlu dibuktikan lewat realisasi anggaran kuartal-kuartal berikutnya.
Konflik Iran bukan gangguan kecil. Jalur distribusi logistik energi global terganggu, dan sejumlah analis sudah membandingkan tekanan ini dengan krisis energi 1970-an yang memporakporandakan ekonomi banyak negara berkembang. Negara-negara Asia pun mulai merasakan getarannya, dari kenaikan tarif listrik hingga antrean panjang di SPBU.
Indonesia memilih jalur berbeda. Harga Pertalite dan solar tidak bergerak. Tapi diam-diam, pemerintah memutar otak mencari jalan tengah: pembatasan konsumsi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan satu mobil pribadi kini hanya boleh mengisi maksimal 50 liter per hari untuk jenis BBM bersubsidi. Bukan kenaikan harga. Tapi efeknya bisa serupa.
Apakah ini cukup?
Ahmad Agus Setiawan, Kepala Laboratorium Energi Baru Terbarukan Fakultas Teknik UGM, menyebut keputusan pemerintah menahan harga BBM sebagai langkah berani. Tapi "berani" di sini ibarat pedang bermata dua: melindungi daya beli masyarakat sekaligus menggerus ruang fiskal. Subsidi energi bukan barang murah, apalagi saat harga acuan minyak dunia sedang tidak bersahabat.
Yang agak ironis, justru bukan tekanan dari luar yang paling memperkeruh suasana. Drama internal Kemenkeu soal isu "uang tinggal dua minggu" melempar sinyal buruk persis di saat pemerintah tengah berusaha meyakinkan pasar bahwa fondasi fiskal aman. Entah kebetulan atau tidak, momentumnya benar-benar tidak ideal.
Bagi investor, situasi ini layak dicermati serius. Tekanan subsidi yang membengkak berpotensi mempersempit ruang belanja produktif pemerintah, dari infrastruktur sampai transfer daerah. Kalau itu terjadi, yang kena bukan cuma APBN. Emiten-emiten yang selama ini mengandalkan proyek pemerintah sebagai mesin pendapatan pun ikut terhantam.
Pertanyaannya sederhana: seberapa panjang napas fiskal Indonesia sebelum keputusan yang lebih pahit terpaksa diambil? Agaknya, pasar sudah mulai menghitung.