Ribuan personel gabungan berjaga di sejumlah titik Jakarta hari ini, sementara massa dari berbagai aliansi mahasiswa bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia, gedung DPR/MPR, dan Monas untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Polda Metro Jaya menyiagakan 6.675 personel dari unsur Polri, TNI, dan Dishub untuk mengamankan seluruh rangkaian aksi, dengan titik konsentrasi di depan gedung DPR/MPR, Bundaran HI, Monas, hingga kantor Badan Gizi Nasional. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 5.955 personel gabungan dari jajaran polda, polres, dan polsek, lengkap dengan rekayasa lalu lintas situasional di ruas-ruas kritis seperti Jalan MH Thamrin, Medan Merdeka, dan kawasan Senayan.
Salah satu aliansi yang turun hari ini adalah Aliansi PERISAI (Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis), gabungan Front Mahasiswa Nasional, GMNI dari beberapa wilayah, hingga elemen sipil lintas kampus. Ketua Umum PP FMN Muhammad Rizaldy menyebut massa akan long march menuju Bundaran HI dari kawasan Dukuh Atas sekitar pukul 14.00 WIB. Dua puluh poin tuntutan dibawa, dikemas dalam nama "Tuntutan 11+9": 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum.
Isinya tidak main-main. Mulai dari desakan menghentikan kenaikan harga BBM dan bahan pokok, memperbaiki pelemahan rupiah, membubarkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang diklaim sarat KKN, hingga transparansi BPI Danantara. Aliansi ini bahkan secara eksplisit menuntut pencopotan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektor masing-masing. Pertanyaannya: seberapa jauh tuntutan ini punya daya tekan nyata ke pemerintah?
Di luar PERISAI, aksi serupa berlangsung di beberapa titik lain secara bersamaan. Total empat rencana aksi dari berbagai organisasi, kata pihak kepolisian.
BEM UI sendiri memilih tidak turun hari ini. Bukan karena tidak sepakat, melainkan karena masih dalam tahap evaluasi pasca-aksi Jumat lalu di Bundaran HI. Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menegaskan pihaknya mendukung penuh gerakan yang berlangsung. "Dari BEM UI mendukung semua gerakan moral untuk protes dikarenakan kondisi Indonesia saat ini yang menuju bangkrut," ucapnya.
Tapi justru di sini drama sesungguhnya bermula. Yatalathof melempar tuduhan berat ke alamat Polri: kepolisian telah berbohong soal status pemberitahuan aksi Bundaran HI pekan lalu. Polres Metro Jakarta Pusat sebelumnya mengklaim tidak menerima surat pemberitahuan resmi, sebagaimana diwajibkan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, yakni disampaikan langsung oleh penanggung jawab aksi paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan.
Versi BEM UI berbeda jauh. "Saya ingin menegaskan pemerintah melalui Polri kembali berbohong. Bagaimana bisa mereka mengklaim bahwa aksi kemarin tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat yang dikirimkan," kata Yatalathof. Pihaknya, menurut dia, sudah mengirimkan surat pemberitahuan lewat WhatsApp kepada pihak kepolisian, lengkap dengan bukti percakapan yang ia tunjukkan. Dalam percakapan itu, justru aparat yang lebih dulu menanyakan rencana demonstrasi, sebelum kemudian menerima dokumen PDF surat pemberitahuan dari BEM UI.
Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung, agaknya, tidak sepenuhnya membantah. Ia mengakui memang menerima PDF surat pemberitahuan pada Kamis 11 Juni 2026, sekitar pukul 02.56 WIB. Hanya saja, karena tidak ada respons lanjutan saat dihubungi Jumat pagi, polisi menganggap prosedur formal belum terpenuhi. "Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang kami terima," kata Reynold.
Yatalathof menolak logika itu mentah-mentah. "Namanya juga pemberitahuan aksi, jadi kewajibannya hanya memberitahukan saja." Lebih jauh, ia menyindir: "Kan lucu ya, belum lagi polisi memblokade mahasiswa untuk shalat Jumat di Dukuh Atas." Bagi BEM UI, narasi polisi soal prosedur tak lebih dari tameng. "Polisi ngomong A, kenyataannya selalu B. Sikap inilah yang membuat Indonesia bangkrut," tegasnya.
Bagi pelaku pasar, situasi ini lebih dari sekadar drama jalanan. Ketika mahasiswa sudah bicara soal rupiah, harga BBM, defisit APBN, dan transparansi Danantara dalam satu tarikan napas, itu sinyal yang sulit diabaikan. Tekanan terhadap kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin opini publik, sedang berada di titik yang cukup panas.