Dua kali dalam tiga pekan. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Selasa (9/6), kenaikan kedua berturut-turut yang datang di momen paling tidak biasa: beberapa hari setelah DPR mengesahkan revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas mandat bank sentral untuk mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Timing itu bukan sekadar kebetulan. BI seperti sedang mengirim pesan bahwa kenaikan bunga ini justru jadi pembuktian pertama bahwa independensinya belum tergadai oleh mandat baru. Stabilitas rupiah tetap jadi prioritas, apapun yang baru saja diamanatkan parlemen.
Tapi pertanyaannya belum selesai. Ekonom sekaligus mantan Deputi Direktur Senior BI Harry Baskoro menggambarkan ketegangan struktural yang kini harus dikelola bank sentral: mendukung pertumbuhan bisa menuntut suku bunga lebih rendah, sementara menjaga stabilitas nilai tukar justru butuh bunga yang lebih tinggi. "Situasinya seperti menekan pedal gas dan rem secara bersamaan," katanya. Baskoro mengingatkan bahwa ambiguitas prioritas bisa meningkatkan premi risiko dan menggerus kredibilitas BI di mata investor global.
Gubernur BI Perry Warjiyo merespons kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa perubahan undang-undang pada dasarnya hanya meresmikan apa yang selama ini sudah dikerjakan BI. Mandat utama tetap sama: menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, mendukung sistem pembayaran, serta memperluas inklusi keuangan, semua berbasis proyeksi makroekonomi dua tahun ke depan yang mencakup pertumbuhan, inflasi, kurs, kredit, dan neraca transaksi berjalan. "Undang-undang tersebut pada dasarnya meresmikan praktik kami yang sudah ada," tegasnya.
Soal efektivitas kebijakan, agaknya pasar sudah memberikan jawabannya lebih cepat dari ekspektasi. Kombinasi kenaikan suku bunga agresif paralel dengan optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dinilai berhasil meredam spiral psikologis pelemahan rupiah dan IHSG yang sempat menekan sentimen beberapa pekan lalu. Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menyebut strategi ini cerdik, khususnya dalam memanfaatkan celah dinamika global di mana dolar AS justru melemah terhadap yuan, di saat indeks dolar bergejolak menguat terhadap mata uang negara-negara yang menganut devisa bebas, termasuk Indonesia.
Pertanyaannya, berapa lama momentum ini bertahan?
Yanuar juga mengapresiasi sinergi antara BI dan pemerintah. Dari sisi fiskal, kontribusinya tidak kecil: pembatalan rencana skema gross split di sektor pertambangan, kepastian peran Danantara yang ditegaskan tidak akan mengganggu model bisnis swasta, hingga pemotongan anggaran program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Langkah terakhir ini mungkin pahit secara politis, tapi Yanuar menyebutnya penyelamatan fiskal yang bijak, mengingat ketatnya pasar surat utang global dan tekanan yield yang terus merangkak.
Respons positif itu langsung terpantau di lantai bursa. Bak gayung bersambut, aksi beli bersih investor domestik masuk ke saham-saham komoditas strategis setelah ketegangan dagang dengan China mulai mereda.
Namun ada satu hal yang belum tuntas diperdebatkan. Revisi UU P2SK juga memperkenalkan mekanisme pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir. Prosesnya memang memerlukan peninjauan DPR dan tidak bisa dilakukan langsung oleh presiden, tapi ketentuan itu tetap membuka ruang yang bisa memengaruhi persepsi independensi bank sentral. Klaim yang masih perlu dibuktikan dalam praktik.
Yanuar sendiri mengingatkan bahwa keberhasilan strategi jangka pendek ini jangan sampai membuat otoritas terlena. Tantangan sesungguhnya ada di depan: memperkuat daya beli kelas menengah yang mulai tergerus inflasi biaya, sekaligus memastikan lapangan kerja tersedia cukup luas agar roda transformasi ekonomi tidak berputar di atas kertas saja.