Bank Indonesia tidak bergerak dari proyeksinya. Dalam Rapat Dewan Gubernur, Rabu (22/7/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo kembali mematok kisaran pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 4,9% hingga 5,7%, sama persis dengan proyeksi bulan lalu.
Menurut Perry, pertumbuhan tetap terjaga berkat konsumsi pemerintah yang ditopang realisasi program-program prioritas dan percepatan belanja, termasuk pencairan gaji ke-13 bagi ASN serta penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Konsumsi rumah tangga pun diklaim terjaga lewat sejumlah stimulus: bantuan pangan, potongan tarif transportasi, sampai program magang dan pelatihan vokasi nasional.
Tapi ada satu catatan yang patut dicermati: investasi yang bersumber dari eksternal perlu ditingkatkan. Kalimat pendek itu menyimpan kekhawatiran yang tidak kecil.
Di luar angka proyeksi yang terlihat rapi, kondisi di lapangan agaknya lebih rumit. Suku bunga AS yang masih bertahan tinggi membuat investor asing menimbang ulang posisi mereka di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Perang dagang dan ketegangan geopolitik mengacak-acak rantai pasok. Ekonomi China, yang selama ini jadi mitra dagang terbesar kita, melambat. Efeknya sudah terasa di sektor riil: ekspor melemah, Rupiah tertekan, beberapa pabrik tekstil mulai memangkas karyawan.
Jelas terdampak. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa dalam, dan apa yang bisa dilakukan.
Konsumsi domestik masih jadi benteng. Lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga, dan dengan 270 juta penduduk, angka itu tidak main-main. Tapi benteng ini hanya kuat selama daya beli terjaga. Inflasi yang merayap, harga beras yang bergejolak, lapangan kerja yang menciut, bisa menggerogoti fondasi itu lebih cepat dari yang diperkirakan.
Satu celah struktural yang sudah lama diakui tapi lambat diperbaiki: ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Nikel dijual dalam bentuk bijih, sawit dalam bentuk CPO, batu bara mentah. Ketika harga komoditas dunia dihajar koreksi, APBN langsung ikut demam. Hilirisasi yang belakangan kerap digembar-gemborkan pemerintah adalah jawaban yang tepat, tapi ekosistemnya belum tuntas dibangun. Nikel seharusnya bisa jadi baterai dan komponen kendaraan listrik, bukan berhenti di katoda. Sawit bisa merambah oleokimia dan biodiesel B50, bukan sekadar minyak goreng.
Pertanyaannya, berapa lama kita masih nyaman di posisi ini?
UMKM yang menyerap 97% tenaga kerja Indonesia juga masih menghadapi masalah klasik: akses modal terbatas, pasar sempit, dan ketergantungan pada bahan baku impor yang mahal. KUR berbunga rendah dan dorongan digitalisasi UMKM bukan sekadar slogan, tapi kebutuhan struktural yang sudah terlambat.
Di sisi moneter dan fiskal, Bank Indonesia harus terus menjaga stabilitas Rupiah dan inflasi, sementara Kementerian Keuangan perlu memastikan APBN tetap sehat, subsidi tepat sasaran, utang dikelola hati-hati. Cadangan devisa harus dijaga sebagai amunisi terakhir, bukan dihabiskan untuk intervensi pasar yang hasilnya cuma temporer.
Sejarah mencatat Indonesia sudah melewati krisis 1998 dan pandemi 2020. Dari keduanya lahir ketangguhan baru: krisis moneter melahirkan reformasi, pandemi melahirkan ledakan UMKM digital dan fintech. Bisa jadi tekanan global kali ini justru jadi momentum untuk mempercepat transformasi yang selama ini berjalan setengah hati, dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah.
Proyeksi 4,9-5,7% dari BI terdengar meyakinkan di atas kertas. Yang menentukan apakah angka itu tercapai bukan pidato di podium konferensi pers, melainkan konsistensi eksekusi di lapangan.