Kamis, 11 Juni 2026 agaknya akan dikenang sebagai salah satu hari paling sibuk dalam sejarah hubungan keuangan Indonesia-China. Dalam satu momen di Shanghai, tiga hal sekaligus terjadi: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) resmi menjadi Direct Participant Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) sepakat menjajaki peningkatan nilai Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), dan sehari berselang, BI bersama PBOC dan Otoritas Moneter Hong Kong menandatangani MoU kerangka transaksi mata uang bilateral untuk rupiah dan renminbi.
Tiga langkah. Satu arah: menekan dominasi dolar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi Indonesia.
Keanggotaan BMRI sebagai Direct Participant CIPS diresmikan dalam seremoni yang dihadiri langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Gubernur PBOC Pan Gongsheng, Chairman CIPS Wang Hongbo, dan Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama. Status ini menjadikan BMRI satu-satunya bank Indonesia yang punya akses langsung ke jaringan pembayaran berbasis Renminbi (RMB) milik PBOC tersebut. Bukan lewat bank koresponden seperti yang lazim selama ini, tapi langsung, sebagai peserta utama.
Implikasinya konkret. Transaksi RMB antara pelaku usaha Indonesia dan mitra dagangnya di China kini bisa diproses lebih cepat, dengan rantai yang lebih pendek dan biaya yang seharusnya lebih efisien. Bank Mandiri juga memperpanjang jam operasional pengiriman dana internasional berbasis RMB untuk mengakomodasi perbedaan zona waktu dan kebutuhan bisnis yang kian dinamis.
"Sebagai Direct Participant CIPS, Bank Mandiri dapat menghadirkan layanan transaksi RMB yang lebih efisien dan andal, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China serta memperkuat konektivitas industri keuangan nasional dengan ekosistem pembayaran global," kata Timothy Utama lewat keterangan resminya. Integrasi ke jaringan CIPS, lanjutnya, dinilai mampu mengurangi kompleksitas antarbank dan meningkatkan kepastian penyelesaian transaksi, klaim yang masih perlu dibuktikan dalam implementasi nyata.
Di level bank sentral, ceritanya berbeda tapi arahnya sama. BI dan PBOC sepakat menjajaki peningkatan nilai kerja sama BCSA, skema yang memungkinkan kedua bank sentral saling menukar mata uang lokal dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Artinya, BI bisa mengantongi likuiditas RMB dari PBOC tanpa harus melewati dolar AS sebagai perantara, begitu pula sebaliknya. Nominalnya belum diungkap, tapi arahnya jelas: bantalan valas Indonesia terhadap guncangan global ingin dipertebal.
Lalu ada kesepakatan Hong Kong. BI, PBOC, dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menandatangani MoU untuk membangun kerangka transaksi bilateral yang memungkinkan rupiah dan offshore renminbi dipakai langsung dalam perdagangan dan investasi lintas batas, tanpa konversi ke mata uang ketiga. Eddie Yue, Kepala Eksekutif HKMA, menyebut ini sebagai "terobosan besar" dalam mendorong penggunaan mata uang regional sekaligus memperkuat peran Hong Kong sebagai pusat renminbi lepas pantai.
Selama ini banyak transaksi ekspor-impor Indonesia yang secara teknis bisa diselesaikan dalam rupiah atau yuan justru harus "mampir" ke dolar dulu. Proses itu menambah biaya konversi, memperpanjang rantai, dan membuat pelaku usaha lebih rentan terhadap volatilitas greenback. Skema-skema baru ini, kalau data dan komitmen ini bisa dipercaya, dirancang untuk memotong jalur tersebut.
Pertanyaannya, berapa lama sampai perubahan ini terasa di lapangan? Infrastruktur baru butuh waktu untuk matang. Kepercayaan pasar terhadap likuiditas RMB di luar China pun masih perlu teruji. Tapi bagi BMRI sendiri, status Direct Participant CIPS membuka posisi strategis yang tidak dimiliki bank domestik lain, setidaknya untuk saat ini. Keunggulan kompetitif nyata di segmen nasabah korporasi dengan eksposur besar ke pasar China. Bukan main.