Angka yang terpampang di kertas memang terlihat suram: ekonomi Bojonegoro terkontraksi 3,66 persen secara year on year pada Triwulan II 2026. Baca lebih jauh, dan gambarannya berubah cukup drastis.
Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Syawaluddin Siregar menjelaskan bahwa kontraksi itu bukan cerminan dari seluruh lapangan usaha. Kalau sektor migas dikeluarkan dari perhitungan, ekonomi Bojonegoro sebetulnya masih tumbuh 5,86 persen secara YoY. "Kalau migas kita keluarkan, sebenarnya kita masih tumbuh 5,86 persen," kata Syawaluddin.
Bojonegoro punya struktur ekonomi yang cukup unik di antara kabupaten-kabupaten Jawa Timur: sektor pertambangan migas menguasai sekitar 46 persen dari total perekonomian daerah. Porsi segede itu membuat pergerakan lifting migas bukan sekadar urusan industri. Langsung terasa di angka pertumbuhan agregat. Ketika produksi turun, seisi angka PDRB ikut terseret. "Migas di Bojonegoro sekitar 46 persen. Jadi ketika pertumbuhan migas turun, dampaknya terhadap pertumbuhan total juga cukup besar," jelas Syawaluddin.
Secara kumulatif atau C-to-C, kontraksi ekonomi Bojonegoro tercatat 1,82 persen, lebih ringan dibanding angka YoY. Dua indikator ini sama-sama menunjuk ke satu sumber masalah: penurunan lifting di sektor pertambangan.
Ada faktor lain yang mewarnai dinamika ekonomi lokal, terutama kalau dibaca secara quarter on quarter. Bojonegoro mengandalkan pertanian sebagai salah satu sektor besar, dan panen raya 2026 berlangsung di Triwulan I. Begitu memasuki Triwulan II, produksi pertanian cenderung melambat. "Pertanian itu ada pola musimannya. Panen raya biasanya di Triwulan I, sehingga ketika masuk Triwulan II memang mengalami kontraksi," terang Syawaluddin. Bukan anomali. Ini siklus biasa yang sebetulnya sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari.
Yang justru patut dicermati adalah ketahanan sektor-sektor di luar tambang. Perdagangan tetap mencatatkan pertumbuhan positif dan masih berperan sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Industri pengolahan dan jasa kesehatan, agaknya, punya potensi nyata sebagai motor pertumbuhan alternatif jangka menengah, kalau kebijakan konkretnya mengikuti.
Meski dihajar kontraksi, Bojonegoro masih bertahan di jajaran 10 besar kabupaten dan kota penggerak perekonomian Jawa Timur, dengan kontribusi 3,22 persen terhadap PDRB provinsi. Bukan posisi yang bisa diabaikan begitu saja.
Syawaluddin menegaskan pentingnya membaca angka pertumbuhan dengan mempertimbangkan struktur ekonomi masing-masing daerah. Kontraksi agregat tidak otomatis berarti seluruh sektor ambruk. Dan dalam kasus Bojonegoro, pertanyaan yang lebih relevan bukan seberapa dalam kontraksinya. Pertanyaannya: seberapa cepat diversifikasi ekonomi bisa mengimbangi ketergantungan terhadap migas yang sudah berlangsung lama? Pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa kesehatan disebut sebagai kandidat utama. Tapi potensi di atas kertas tetap butuh kebijakan yang konkret untuk berubah jadi angka nyata.