Sufmi Dasco Ahmad rupanya tidak sekadar bicara. Wakil Ketua DPR RI itu belakangan mendorong investor institusi domestik, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk masuk ke saham-saham perbankan BUMN yang disebutnya punya fundamental kuat. Kini, respons mulai berdatangan dari dua arah sekaligus: regulator dan pengelola dana publik.
OJK ikut angkat suara soal rencana buyback saham bank-bank Himbara yang tengah bergulir. Langkah ini dibaca pasar sebagai sinyal koordinasi yang lebih sistematis untuk menopang harga saham perbankan pelat merah, yang dalam beberapa waktu terakhir agaknya belum berhasil keluar dari tekanan.
BPJS Ketenagakerjaan mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan sektor keuangan. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan menyebut forum itu sebagai ajang bertukar pandangan soal kondisi pasar dan perekonomian terkini. "BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam pertemuan tersebut untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan kondisi pasar keuangan dan perekonomian terkini bersama para pemangku kepentingan terkait," kata Erfan melalui pesan singkat pada Jumat (12/6/2026).
Jangan buru-buru tafsirkan itu sebagai lampu hijau. Erfan menegaskan setiap keputusan investasi tetap tunduk pada mandat pengelolaan dana peserta dan prinsip kehati-hatian yang ketat. Ada deretan pertimbangan yang harus dilalui: likuiditas, solvabilitas, keamanan dana, hingga imbal hasil yang memadai bagi peserta. "Setiap keputusan investasi senantiasa didasarkan pada analisis yang komprehensif sesuai mandat investasi dan ketentuan yang berlaku," tegasnya. Klaim yang masih perlu dibuktikan lewat realisasi portofolio.
Pola ini bukan pertama kali terjadi. Entah kebetulan atau tidak, setiap kali saham Himbara terhajar tekanan, narasi "fundamental kuat" dan dorongan agar investor institusi domestik kembali masuk ramai disuarakan. Bak gayung bersambut antara gedung DPR dan kantor-kantor pengelola dana publik.
Pertanyaannya sederhana: apakah BPJS Ketenagakerjaan, dengan dana kelolaan peserta yang nilainya ratusan triliun rupiah, benar-benar akan mengambil posisi, atau pertemuan itu sekadar formalitas koordinasi yang tidak berujung pada pergeseran alokasi portofolio? Jawaban itulah yang sebetulnya ditunggu pasar.