Dari total dana buyback Rp65,34 triliun yang disiapkan 65 emiten, baru Rp17,12 triliun atau 30,25% yang benar-benar terpakai. Sekitar Rp48 triliun masih duduk manis, belum disentuh sama sekali.
Data ini dirilis OJK sebagai respons atas arahan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mendorong akselerasi buyback, terutama oleh bank-bank Himbara. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyebut, sejak Maret 2025 hingga 18 Mei 2026 terdapat 106 keterbukaan informasi terkait buyback tanpa persetujuan RUPS yang disampaikan oleh 65 emiten, dengan 64 di antaranya sudah mulai merealisasikan pembelian. "Dari 65 emiten tersebut, terdapat 64 emiten yang telah melakukan pelaksanaan buyback dengan nilai realisasi sebesar Rp17,12 triliun atau sebesar 30,25%," kata Hasan.
Konteks angka-angka itu penting. IHSG sepanjang 2026 dihajar habis-habisan, jatuh lebih dari 32% dari level tertinggi 9.174 hingga menyentuh 5.902 di penutupan 10 Juni lalu. Performa itu menjadikan IHSG salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia sejak awal tahun. Tidak main-main.
Tapi angin mulai berputar. Sepekan terakhir IHSG rebound lebih dari 10% dan kini bertengger kembali di atas 6.000. Sentimen membaik dari dua arah sekaligus: dari luar, ada kabar kesepakatan AS-Iran yang meredakan tensi Timur Tengah dan membuat bursa Asia Pasifik kompak hijau. Dari dalam, rupiah sudah menguat ke bawah Rp18.000 per dolar AS, yield obligasi mulai turun, dan kepastian kebijakan di sektor minerba mulai diberikan.
Sejumlah emiten agaknya semakin percaya diri untuk mempercepat eksekusi buyback mereka seiring pemulihan ini. Kebijakan yang memperbolehkan buyback tanpa RUPS mengacu pada POJK Nomor 13 Tahun 2023, yang memberi ruang bagi emiten membeli kembali saham hingga maksimal 20% dari modal disetor, khususnya saat kondisi pasar bergejolak.
Soal siapa yang paling agresif, PT Astra International Tbk (ASII) memimpin dengan alokasi maksimal Rp8 triliun. Di belakangnya ada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan Rp5 triliun, lalu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) masing-masing Rp4 triliun. Setidaknya 40 emiten sudah teridentifikasi memiliki alokasi dana buyback yang terpantau publik.
Mekanisme buyback bisa dibaca dua arah. Satu sisi, ini sinyal manajemen bahwa harga saham saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajar. Sisi lain, aksi ini mengurangi jumlah saham beredar dan secara matematis mendongkrak laba per saham (EPS). Ibarat pedang bermata dua bagi valuasi, kalau data realisasinya bisa dipercaya. OJK menyatakan akan terus memantau aktivitas pasar agar seluruh proses berjalan wajar, efisien, dan transparan.
Pertanyaannya sekarang: dengan IHSG yang mulai pulih dan sentimen yang membaik, apakah emiten-emiten ini akan menginjak pedal gas lebih dalam untuk menyerap sisa Rp48 triliun yang belum terpakai? Atau justru pemulihan indeks membuat urgensi buyback terasa berkurang? Jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat di data realisasi bulan-bulan mendatang.