Angka yang disebut Presiden Prabowo Subianto cukup untuk membuat orang berhenti sejenak: Rp70 triliun hingga Rp80 triliun potensi penghematan, kalau perampingan BUMN berjalan sesuai target. Senin (20/7), dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Prabowo menyebut penutupan, merger, dan konsolidasi 250 BUMN hingga 31 Juli 2026 saja sudah bisa menghemat Rp50 triliun dari biaya rutin yang selama ini tersedot untuk menggaji direksi, komisaris, membayar sewa gedung, hingga tagihan listrik ratusan kantor yang sebetulnya tidak terlalu jelas fungsi strategisnya.
Target Prabowo ambisius: dari 1.077 BUMN yang ada sekarang, maksimal 350 yang boleh tersisa pada akhir 2026. Danantara sudah menyanggupi. "Mereka menyanggupi," kata Presiden, singkat.
Di kalangan ekonom, respons terhadap kebijakan ini cenderung positif, meski tidak tanpa catatan. Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menilai langkah streamlining ini tepat arah karena bisa mengembalikan BUMN kepada core business masing-masing, sekaligus memangkas duplikasi yang selama ini sudah kronis. Ia juga melihat efisiensi biaya operasional dan belanja modal dari konsolidasi ini berpotensi nyata menghemat uang negara jangka panjang.
Tapi Toto langsung memberi catatan keras. Keberhasilan program ini, tegasnya, sangat bergantung pada bagaimana proses post merger integration (PMI) dijalankan. Standardisasi fungsi operasional, penyatuan corporate culture, sampai integrasi sistem: bukan pekerjaan yang bisa dikebut dalam hitungan bulan. "Kalau PMI berjalan lancar, maka diharapkan value creation bisa tercipta segera. Namun, kalau PMI berjalan lambat dan penuh tantangan, maka harapan value creation di BUMN hasil konsolidasi juga agak pesimistis," ujarnya.
Pandangan serupa muncul dalam Round Table Discussion yang digelar Nagara Institute di Denpasar, Rabu (22/7). Wijayanto Samirin, pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, menilai keputusan Danantara menutup entitas yang tak lagi relevan secara bisnis memang sudah lama dibutuhkan. Tapi ia mengingatkan bahwa restrukturisasi yang terlalu cepat berisiko menghasilkan konsolidasi kosmetik, rapi di atas kertas tapi tidak efektif di lapangan. "Danantara mempunyai potensi sukses lebih besar karena kepemilikannya terkonsentrasi dan karakter bisnisnya lebih jelas," kata Wijayanto.
Dari DPR, suara yang muncul juga senada. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun secara terbuka mempertanyakan relevansi BUMN yang bisnis utamanya bersaing langsung dengan swasta: kontraktor jalan tol, hotel, apartemen. Baginya, negara tidak harus menanggung risiko bisnis komersial selama sektor itu sudah bisa dikerjakan swasta dengan baik. Cukup ambil pajaknya. Anggota Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih, atau biasa dipanggil Demer, menambahkan bahwa fenomena BUMN dengan puluhan anak usaha dan cucu perusahaan yang tidak nyambung dengan bisnis inti induknya adalah salah satu akar masalah yang harus dipangkas lewat konsolidasi ini.
Rp39,92 triliun. Itulah laba bersih gabungan Himbara sepanjang kuartal I 2026, dan angka itu agaknya jadi argumen paling konkret bahwa transformasi ini bukan sekadar wacana. Bank Mandiri membukukan Rp15,4 triliun dengan pertumbuhan kredit 17,4% secara tahunan. BRI meraup Rp15,5 triliun, naik 13,7% year-on-year, ditopang penyaluran kredit Rp1.562 triliun. BNI mengantongi Rp5,66 triliun dengan pertumbuhan kredit 20,1% ke level Rp919,3 triliun. Misbakhun menegaskan yang perlu dilihat bukan sekadar kenaikan laba, tapi penguatan efisiensi dan kualitas pertumbuhan secara bersamaan.
Esther Sri Astuti dari Indef melihat transformasi ini dari sudut yang sedikit berbeda. Restrukturisasi, menurutnya, bisa memperbaiki kondisi keuangan BUMN sekaligus menyelesaikan persoalan utang dan memperkuat neraca. BUMN yang lebih sehat bisa membayar dividen lebih optimal dan mendukung pendanaan proyek strategis nasional. "BUMN yang sehat mampu memberikan dividen yang lebih optimal dan mendukung pendanaan proyek strategis nasional," kata Esther. Tapi ia juga mengingatkan bahwa pekerjaan rumah terbesar justru ada di bawah permukaan: ratusan anak usaha dan cucu perusahaan yang tidak selalu punya keterkaitan logis dengan bisnis inti induknya, dan itu belum tentu selesai hanya dengan merampingkan jumlah BUMN di level atas.
Bagi pelaku pasar, proses ini bisa jadi katalis positif jangka menengah untuk emiten-emiten BUMN yang masuk dalam program konsolidasi, terutama kalau PMI-nya berjalan mulus dan efisiensi biaya benar-benar terefleksi di laporan keuangan. Kalau tidak, angka Rp70 triliun itu bakal tetap jadi proyeksi yang menarik di atas kertas. Pertanyaannya, berapa lama pasar mau menunggu?