RABU, 21 OKTOBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  Demo Mahasiswa dan Angka yang Tak Bisa Dibantah: E...

Ekonomi

Demo Mahasiswa dan Angka yang Tak Bisa Dibantah: Ekonomi Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Survei Litbang Kompas April 2026 mencatat 56 persen responden menilai ekonomi nasional buruk, melonjak dari 46 persen pada Januari. Di jalanan, mahasiswa dari Jakarta hingga Bandung menyuarakan hal yang sama.

BaraNusa Apresiasi Sikap Humanis Polda Metro Jaya Saat Aksi

Sekitar 56 persen responden survei Litbang Kompas per April 2026 menyatakan kondisi perekonomian nasional sedang buruk. Tiga bulan sebelumnya, angka itu masih 46 persen. Kenaikan 10 poin persentase dalam satu kuartal bukan sekadar statistik, ini sinyal yang mestinya membuat siapa pun di Istana berhenti sejenak.

Pada Jumat (12/6/2026), ribuan mahasiswa turun ke jalan di sejumlah kota, eh, maksudnya: di Bundaran HI Jakarta, di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, lalu sehari sebelumnya di halaman DPRD Jawa Barat di Bandung. BEM UI, BEM KM IPB, BEM Universitas Pancasila, mahasiswa Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, hingga Front Mahasiswa Nasional ikut bergabung. Tuntutannya nyaris seragam: hentikan pemborosan anggaran, turunkan harga kebutuhan pokok, evaluasi atau hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan stabilkan rupiah.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyentil soal kesenjangan antara narasi pemerintah dan kenyataan di lapangan. "Ekonomi bagus di atas kertas, tetapi harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja menyempit, dan masyarakat sekarat dihajar pajak," katanya. Kalimat itu agaknya bukan sekadar orasi, melainkan cerminan dari apa yang sedang terjadi di data.

BPS mencatat inflasi tahunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Mei 2026 tembus 4,49 persen, jauh di atas inflasi umum yang tumbuh 3,08 persen. Pada April, angkanya 3,06 persen dengan andil inflasi makanan 0,90 persen. Bulan berikutnya, andil itu melonjak ke 1,43 persen. Tren ini tidak bergerak ke arah yang menenangkan.

Yang memperparah gambaran ini adalah rapuhnya daya tahan finansial rumah tangga. Hampir 60 persen responden survei Litbang Kompas mengaku tidak punya tabungan atau dana darurat sama sekali. Sementara 48 persen lainnya menyatakan ekonomi keluarga mereka sedang tidak menentu. Kalau kondisi memburuk lagi, banyak yang tidak punya bantalan apa pun.

Di sisi ketenagakerjaan, datanya sama-sama berat. Jumlah PHK per Mei 2026 menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyentuh 23.470 orang. Proporsi pekerja informal terus merayap naik menjadi 59,42 persen, sementara sektor formal justru menyusut ke 40,58 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, pengangguran terbuka di kalangan sarjana naik dari 5,63 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen tahun ini. Gelar tidak lagi menjadi tiket ke pasar kerja formal seperti yang dulu dijanjikan.

Di Jakarta, aksi berlangsung kondusif. Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan mengapresiasi pendekatan Polda Metro Jaya yang memilih jalur persuasif. "Alhamdulillah, demonstrasi hari ini berjalan kondusif, aman, dan tertib," ujarnya. Tapi Adi juga mengingatkan bahwa ruang demonstrasi yang aman baru separuh dari demokrasi yang sesungguhnya. "Demokrasi tidak hanya soal memberikan ruang demonstrasi, tetapi juga tentang kesediaan pemerintah mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat," tambahnya.

Soal program MBG, kritik datang dari penjuru yang berbeda-beda. Mahasiswa Undip di Semarang mendesak anggaran MBG dialihkan ke subsidi BBM yang dinilai lebih mendesak. Ainul Mardhyah, Koordinator FMN Bandung Raya, bahkan meminta program itu dihentikan karena dianggap turut menyedot anggaran pendidikan. Klaim yang, kalau data anggarannya benar, patut direspons konkret oleh para pembuat kebijakan.

Pada survei Januari 2026, hanya 25 persen responden yang melaporkan penghasilan mereka turun. Tiga bulan kemudian, angka itu melonjak ke 32,5 persen, dengan sebagian besar di antaranya karena usaha yang lesu. Keluhan soal sulitnya mencari pekerjaan juga merangkak naik dari 65 persen responden pada Januari menjadi nyaris 78 persen pada April. Masif.

Angka-angka ini tidak muncul dari ruang hampa. Tekanan geopolitik global, pelemahan kurs rupiah, dan keluarnya investasi asing turut berkontribusi. Kebijakan anggaran domestik yang belum tepat sasaran juga ikut menanggung tanggung jawab. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah tekanan ekonomi itu nyata karena datanya sudah berbicara. Pertanyaannya adalah seberapa lama pemerintah masih bisa menahan diri untuk tidak bertindak lebih konkret.