Selat Hormuz sedang panas. Bukan secara harfiah, tapi dari sisi geopolitik, jalur itu adalah salah satu titik paling kritis di peta energi global saat ini. Bagi Indonesia, ancaman gangguan di sana bukan isu abstrak, eh, bukan sekadar wacana. Dampaknya bisa langsung diterjemahkan ke harga BBM, beban subsidi, dan ruang fiskal yang makin sempit.
Respons kebijakannya? Sudah bisa ditebak. Amankan pasokan, tahan harga, dorong transisi energi. Resep lama yang diulang setiap kali situasi global menghangat. Tidak salah. Tapi ada satu hal yang nyaris selalu luput dari meja diskusi: sisi permintaan.
Terlalu lama kita memandang efisiensi energi sebagai urusan teknologi semata. Lampu LED, kendaraan listrik, panel surya. Semua itu bagus, tidak perlu diperdebatkan. Tapi tanpa perubahan kebiasaan konsumsi, teknologi hanya menggeser pola penggunaan, bukan benar-benar memangkasnya.
Ada nama untuk fenomena ini. Para ekonom menyebutnya rebound effect. AC dengan efisiensi tinggi dinyalakan sepanjang 24 jam karena pemiliknya merasa "toh tidak boros". Kendaraan irit mendorong orang lebih sering bepergian karena ongkos BBM terasa ringan. Alhasil, konsumsi energi total tidak turun. Bahkan di beberapa kasus justru meledak. Efisiensi yang dirayakan di atas kertas, menguap di kenyataan.
Ini bukan soal Indonesia ketinggalan. Pola serupa terjadi di negara-negara maju. Bedanya, mereka sudah mulai mengakalinya lewat pendekatan perilaku, bukan sekadar regulasi teknis.
Salah satu cara yang terbukti ampuh: beri masyarakat informasi komparatif. Sederhana saja, beritahu pengguna listrik bahwa konsumsi mereka 30% lebih tinggi dari rumah tangga tetangga dengan kondisi serupa. Tanpa sanksi, tanpa ancaman. Banyak yang kemudian menyesuaikan kebiasaan secara sukarela. Pendekatan ini sudah berjalan di sejumlah negara, tapi belum jadi praktik umum di sini.
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah punya kerangka regulasi efisiensi energi. Hanya saja implementasinya berhenti di level administratif: pemenuhan standar teknis, label hemat energi di kardus kulkas, dan sejenisnya. Perubahan perilaku konsumsi nyaris tidak tersentuh.
Subsidi energi, agaknya, juga ikut andil dalam masalah ini. Instrumen itu penting untuk melindungi kelompok rentan, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi efek sampingnya klasik: energi yang terasa murah cenderung dipakai tanpa kalkulasi. Dorongan untuk berhemat melemah justru karena harga tidak mencerminkan nilai sesungguhnya.
Ada ruang kebijakan yang masih kosong. Pola kerja fleksibel, misalnya, bisa langsung memangkas konsumsi BBM harian tanpa perlu satu rupiah investasi infrastruktur baru. Kalau sebagian pegawai tidak perlu commute lima hari seminggu, dampaknya terasa di konsumsi BBM, kemacetan, dan kualitas udara sekaligus. Tiga masalah, satu solusi. Hampir gratis.
Di sektor publik, ada celah lain yang sayang dilewatkan. Kinerja instansi pemerintah selama ini diukur berbasis anggaran. Bagaimana kalau ditambah satu metrik: efisiensi energi? Instansi yang mampu menekan konsumsi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik layak mendapat penghargaan nyata, bukan sekadar sertifikat yang dipajang di lobi.
Mengubah cara pandang masyarakat soal energi bukan pekerjaan satu malam, entah kebetulan atau tidak, krisis global justru bisa jadi katalisnya. Ketika harga naik dan dampaknya terasa langsung di dompet, kesadaran kolektif bergerak lebih cepat dari kampanye mana pun.
Ketahanan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan atau kecepatan membangun pembangkit baru. Ia juga ditentukan oleh seberapa bijak kita memakai apa yang sudah ada.
Efisiensi yang selama ini terlewat, bisa jadi, adalah senjata paling murah yang kita punya.