Surplus neraca perdagangan 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa USD144,9 miliar. Inflasi 3,08 persen. Angka-angka ini bukan sekadar dekorasi pidato pejabat, eh, bukan em dash, melainkan amunisi nyata yang membuat Indonesia tetap berdiri kokoh ketika badai ekonomi global belum juga reda.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat 5,61 persen, menempatkan negara ini di jajaran teratas G20. Capaian itu terjadi ketika sebagian besar ekonomi berkembang sedang dihajar kombinasi mematikan: perang dagang yang belum tuntas, konflik geopolitik yang merembet ke rantai pasok global, dan arus modal yang terus berputar mencari tempat aman.
Dari sisi fiskal, angkanya cukup untuk bikin kepala analis manggut-manggut. Defisit anggaran per akhir Mei 2026 terjaga di 0,70 persen dari PDB, jauh dari ambang batas yang mengkhawatirkan. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp1.185,0 triliun, tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN akan terus difungsikan sebagai peredam guncangan sekaligus katalis pertumbuhan.
"Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta cadangan devisa yang kuat menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki daya tahan yang baik terhadap gejolak global," ujar Purbaya. Soal rupiah yang masih tertekan, ia optimistis nilai tukar akan menguat secara bertahap pada semester II-2026, ditopang perbaikan tata kelola Devisa Hasil Ekspor dan pendalaman pasar keuangan.
Sektor riil pun mengirim sinyal yang sama. Purchasing Managers Index manufaktur Mei 2026 bertahan di angka 50,0, tepat di garis batas ekspansi dan kontraksi. Kredit perbankan tumbuh 10,0 persen secara tahunan per April 2026. Uang beredar M0 melar 16,6 persen per awal Juni 2026. Denyut ekonomi masih terasa.
Namun tidak semua bisa disederhanakan jadi narasi kemenangan. Ekonom Monash University Hizkia Yosie Polimpung, yang bicara dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk "Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru" di Jakarta pekan lalu, menawarkan sudut pandang yang lebih bernuansa. Ia mengakui sempat tidak selalu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, tapi setelah mencermati langkah yang diambil, penilaiannya bergeser. "Saya harus mengakui bahwa setelah mempelajari kebijakan yang dijalankan, ada banyak langkah yang menurut saya cukup progresif," katanya.
Letak persoalannya, menurut Hizkia, bukan di desain kebijakan. Tantangannya ada di kesiapan fondasi di bawahnya. "Kebijakannya progresif, tetapi tantangannya ada pada kesiapan struktur ekonomi di bawahnya. Kebijakan yang baik belum tentu langsung menghasilkan dampak maksimal jika fondasinya belum siap," jelasnya.
Soal pelemahan rupiah, Hizkia agaknya enggan terperangkap dalam perdebatan soal siapa yang salah. "Tekanan terhadap rupiah tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah Indonesia karena faktor global yang terjadi saat ini sangat kuat dan memengaruhi hampir seluruh mata uang di Asia," tegasnya. Geopolitik, persaingan teknologi, pergeseran arus modal internasional, itu semua bukan fenomena tunggal Indonesia. Membebankan seluruh masalah ke pundak Jakarta, kata dia, terlalu mudah dan tidak adil.
Yang patut dicermati adalah peringatan Hizkia soal kelas menengah. Konsumsi rumah tangga memang masih jadi mesin utama pertumbuhan, tapi mesin itu sedang kelelahan. Kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian global mulai menggerus daya beli segmen yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi domestik. Pertanyaannya, sampai berapa lama ketahanan itu bisa bertahan? "Rumah tangga dan kelas menengah merupakan penyangga utama ekonomi. Selama konsumsi masyarakat masih terjaga, pertumbuhan ekonomi akan tetap memiliki fondasi yang kuat," ujar Hizkia. Tapi ia langsung menambahkan catatan: kalau tekanan terhadap kelas menengah tidak segera dimitigasi, fondasi itu bisa retak dari dalam.
Pemerintah tampaknya menyadari risiko ini. Stabilitas harga pangan dan energi, penguatan daya beli, serta disiplin fiskal yang ketat disebut sebagai prioritas menuju 2027. Klaim yang masih perlu dibuktikan dalam angka riil, bukan sekadar komitmen di ruang rapat parlemen.