PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menyodorkan nama baru di jajaran komisaris. Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan yang selama ini jadi salah satu arsitek kebijakan fiskal pemerintah, resmi mengisi kursi tersebut. Bukan sosok asing bagi kalangan ekonom dan pelaku pasar.
Febrio dikenal sebagai teknokrat muda yang lama berkecimpung dalam perumusan strategi fiskal nasional. Termasuk di periode-periode kritis, ketika pemerintah harus manuver cepat merespons tekanan global. Latar akademiknya solid, ditempuh dari perguruan tinggi dalam negeri lalu dilanjutkan ke luar negeri.
Menempatkan pejabat aktif Kemenkeu di kursi komisaris bank BUMN memang langkah yang lazim. Tapi tetap patut dicermati. Febrio berada langsung di bawah Menteri Keuangan, artinya jalur koordinasi antara kebijakan fiskal dan operasional BBNI makin pendek. Buat sebagian analis, ini sinyal bahwa pemegang saham negara ingin pengawasan yang lebih rapat.
Komposisi dewan komisaris yang diperkuat figur dari otoritas fiskal bisa dibaca dua arah. Akses terhadap arah kebijakan ekonomi makro jelas lebih terbuka bagi manajemen BNI. Tapi sebagian pelaku pasar, jujur saja, tetap mempertanyakan sejauh mana independensi bank BUMN bisa terjaga ketika kursi pengawasnya diisi pejabat pemerintah yang masih aktif. Pertanyaan klasik. Belum pernah tuntas dijawab.
BNI sendiri sedang dalam fase pembenahan strategi bisnis jangka menengah. Yang relevan buat investor: apakah masuknya Febrio bakal punya dampak nyata pada arah bisnis, atau sekadar formalitas representasi pemegang saham negara? Jawaban itu agaknya baru kelihatan beberapa kuartal lagi.