Harga gabah petani di Kabupaten Aceh Besar kini bertengger di Rp7.000 per kilogram, sekitar 7,7% di atas Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp6.500 per kilogram. Temuan ini muncul langsung dari dialog Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan sekitar seratus petani dalam kegiatan Rembuk Tani di kawasan persawahan dekat Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Minggu (14/6/2026).
"Harga gabah di Aceh Rp7.000. Dengan harga tersebtu tentu petani lebih senang. Dulu harga gabah murah ribut terus, Menko Pangan disebut tidak berpihak. Kini harga lebih baik dan mari kita berterima kasih kepada Bapak Prabowo," ujar Zulkifli di hadapan para petani.
Selisih Rp500 per kilogram dari HPP agaknya bukan sekadar angka statistik. Bagi petani yang bertahun-tahun terbiasa menjual gabah pas atau bahkan di bawah patokan pemerintah, margin ekstra itu langsung terasa di kantong. Pemerintah menyebutnya sebagai insentif ekonomi yang mendorong perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Pertanyaannya, berapa lama tren harga ini bisa dipertahankan?
Dua persoalan klasik sektor pertanian turut dibahas: pupuk dan regulasi. Pemerintah mengklaim telah memangkas belantara aturan distribusi pupuk dari 154 regulasi menjadi hanya tiga. Efeknya, kata Zulkifli, penyaluran jadi jauh lebih cepat. "Begitu juga dengan harga, pemerintahan sekarang mampu memangkas harga yang sebelumnya Rp112 ribu menjadi Rp90 ribu per lima kilogram. Jadi dapat diskon hingga 20 persen," katanya. Klaim yang masih perlu dibuktikan implementasinya secara merata, tapi angkanya cukup mencolok.
Data penyaluran PT Pupuk Indonesia (Persero) per 12 Juni 2026 memperlihatkan realisasi nasional mencapai sekitar 4,37 juta ton: Urea 1,98 juta ton, NPK 2,21 juta ton, NPK Kakao 35.637 ton, SP-36 3.757 ton, ZA 5.744 ton, dan Organik 130.892 ton. Stok cadangan nasional yang disiapkan masih tebal, 831.297 ton, cukup sebagai penyangga bila permintaan mendadak melonjak menjelang musim tanam berikutnya.
Khusus di Aceh Besar, realisasi penyaluran menyentuh 9.361 ton atau 42% dari total alokasi 2026 sebesar 22.472 ton, dengan rincian Urea 4.518 ton, NPK 4.772 ton, dan Organik 71 ton. Stok lokal saat ini tersedia 776 ton (Urea 157 ton, NPK 609 ton, Organik 10 ton). Penyerapan 42% di pertengahan Juni secara teknis masih on-track, tapi ruang akselerasi di semester kedua jelas terbuka lebar.
Zulkifli juga membentangkan gambaran makro yang lebih lebar. Indonesia, katanya, kini mencatat surplus beras 4,2 juta ton dan tidak melakukan impor beras sepanjang 2025. Kontrasnya mencolok bila disandingkan dengan 2024, ketika Indonesia menyedot sekitar 4,5 juta ton beras dari luar negeri. "Berkat para petani, yang senang adalah petani Indonesia. Yang susah petani luar negeri karena pemerintah tidak lagi membeli beras negara lain," tegasnya.
Masif. Tapi angka surplus 4,2 juta ton itu, kalau data ini bisa dipercaya penuh, akan menjadi salah satu pencapaian pangan terbesar dalam satu dekade terakhir.
Dalam agenda yang sama, Menko Pangan mendorong petani Aceh melirik tanaman bioetanol seperti singkong dan tebu sebagai diversifikasi komoditas, bagian dari program energi nabati yang tengah digenjot pemerintah.
Bagi pelaku pasar di sektor agribisnis dan emiten pupuk, rentetan data ini layak dicermati. Distribusi yang lebih efisien ditambah harga gabah yang kompetitif secara historis berkorelasi positif dengan peningkatan serapan pupuk dan perluasan lahan produktif. Dua faktor yang ujungnya menyentuh volume penjualan Pupuk Indonesia.