Kursi belum panas, keputusan sudah keluar.
Nanik Sudaryati Deyang, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin (8/6/2026), langsung mengumumkan moratorium penambahan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Langkah ini datang dengan latar belakang yang berat. BGN sebelumnya didera skandal setelah pendahulu Nanik, Dadan Hindayana, bersama dua wakil kepala, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, dicopot Prabowo pada awal Juni usai sekitar 1,5 tahun dimonitor kinerjanya. Sehari setelah pencopotan, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025-2026. Pergantian pimpinan ini didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026, sekaligus melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
Dengan latar itu, moratorium yang diumumkan Nanik agaknya bukan sekadar soal efisiensi biasa. Sinyal pembersihan juga terbaca di sana. Saat ini 27.877 dapur MBG beroperasi di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi yang masih berat di Pulau Jawa. "Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sudah kelebihan. Kita tidak buka yang baru ataupun pendaftarannya," kata Nanik.
Realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 tercatat Rp88,15 triliun. Sebanyak 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat non-siswa sudah menikmati program ini, total mendekati 63 juta orang. Masif. Justru angka sebesar itulah yang kini memicu pertanyaan di internal BGN: apakah semua penerima manfaat itu benar-benar perlu intervensi gizi? Nanik menyebut akan ada refocusing sasaran, memangkas penerima yang tidak terlalu memerlukan dan mengalihkan porsi ke kelompok yang selama ini belum terjangkau. "Kita lebih arahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Kita akan refocusing apakah benar 63 juta penerima manfaat yang sekarang ini butuh, atau bisa dikurangi lalu kita tambahkan mereka yang belum memperoleh," ungkap Nanik.
Soal pembiayaan pun bergeser. BGN berencana mengurangi ketergantungan APBN untuk pembangunan dapur di daerah 3T, mengalihkan beban ke CSR BUMN dan hibah luar negeri. Bisa jadi ini respons atas tekanan fiskal yang makin terasa, kalau data OECD bisa dijadikan cermin: defisit fiskal Indonesia diperkirakan bisa mendekati 3% dari PDB jika subsidi-subsidi besar dipertahankan.
"Setelah kami tata, kami hitung apakah perlu membuka kembali atau tidak," kata Nanik. Kualitas juga masuk agenda: BGN akan memperketat kepatuhan dapur terhadap petunjuk teknis yang berlaku.
Buat pengamat fiskal, ini ujian pertama kepemimpinan baru BGN. Pertanyaannya sederhana tapi tajam: apakah efisiensi yang dijanjikan menghasilkan penghematan terukur, atau ini cuma jeda sebelum ekspansi berikutnya?