Angka Rp 2.430 triliun itu memang terdengar impresif. Tapi ada selisih yang tidak kecil antara klaim Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal hasil diplomasi luar negeri Presiden Prabowo Subianto dengan angka yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Teddy menyebut lawatan-lawatan Prabowo ke berbagai penjuru dunia telah menghasilkan komitmen investasi asing senilai Rp 2.430 triliun. BKPM mencatat realisasi investasi asing yang masuk sejak Prabowo resmi menjabat, yakni dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2026, baru menyentuh Rp 1.396,7 triliun. Selisihnya hampir Rp 1.034 triliun. Bukan angka yang bisa dikibas begitu saja.
Perbedaan ini agaknya mencerminkan jurang klasik antara komitmen dan realisasi. Komitmen investasi yang lahir dari pertemuan kepala negara kerap dihitung sejak penandatanganan MoU atau letter of intent, sementara dana sesungguhnya baru mengalir berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian setelah melewati due diligence, perizinan, sampai konstruksi. Secara teknis pemerintah tidak salah menggunakan angka komitmen, tapi menyebutnya sebagai "hasil" tanpa klarifikasi apa pun bisa menyesatkan.
Kritik soal intensitas perjalanan dinas luar negeri Prabowo terus bergulir. Pemerintah berdiri di satu garis: diplomasi tatap muka tidak bisa digantikan layar Zoom. Deputi II Badan Komunikasi Pemerintah Timothy Ivan Triyono menegaskan setiap kunjungan punya target konkret, bukan seremoni kosong. "Ada sesuatu yang ingin dikejar, ada sesuatu yang ingin disepakati, apalagi kalau kita yang butuh, lebih proaktif," kata Timothy dalam sebuah talk show, Senin (8/6).
Kunjungan ke Rusia jadi salah satu contoh yang ia angkat. Dari pertemuan Prabowo dengan Vladimir Putin, Indonesia diklaim berhasil mengamankan komitmen pasokan energi. Timothy menilai kunjungan itu worth it, dengan tolok ukur sederhana: ada atau tidak hasil konkret yang dibawa pulang. Kunjungan ke Prancis dan Uni Eropa pun disebut punya target investasi dan kerja sama bilateral yang terukur.
Soal usulan diplomasi virtual, Timothy terang-terangan skeptis. "Urusan diplomasi ini bukan sekadar kita rapat di kantor pakai Zoom," tegasnya. Diplomasi dengan negara-negara berbudaya Timur, kata dia, sangat bergantung pada sentuhan personal dan chemistry antar-pemimpin. Cara bersalaman pun ia sebut punya bobot simbolis yang nyata. "Masa iya kita bisa salaman di Zoom? Kan enggak bisa gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara face-to-face," sambungnya.
Argumen itu masuk akal, sebagian. Hubungan bilateral memang butuh fondasi personal. Pertanyaannya, berapa lama tren komitmen ini butuh waktu untuk benar-benar cair? Selama angka komitmen dan realisasi terus dicampur aduk tanpa penjelasan yang jujur, publik dan pelaku pasar punya alasan yang sah untuk terus mempertanyakan klaim-klaim itu.