Target 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih kini tinggal separuhnya. Pemerintah resmi memangkas 50% target pembangunan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu, meski di saat bersamaan Kementerian Koperasi justru mengusulkan tambahan anggaran Rp1,34 triliun untuk mempercepat operasional.
Dua sinyal yang bergerak berlawanan ini membuat sebagian pelaku pasar dan pengamat kebijakan mengernyitkan dahi. Kalau target dipangkas, untuk apa anggaran tambahan?
Angkanya memang tidak kecil. Dari 38.026 unit yang tercatat di sistem Simkopdes per 2 Juni 2026, baru 11.801 unit, eh, tunggu, baru sekitar 31% yang benar-benar selesai dibangun secara fisik. Hampir tujuh dari sepuluh koperasi yang diklaim "sudah ada" itu masih belum siap beroperasi. Belum lagi soal transaksi: data yang sama memperlihatkan ketimpangan yang cukup mencolok, dengan aktivitas koperasi terkonsentrasi di Jawa dan praktis nihil di Papua, Maluku, serta sejumlah provinsi luar Jawa.
Korelasi antara kemiskinan dan aktivitas koperasi ini, kalau data bisa dipercaya, yang paling perlu dicermati. Dari 34 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 25%, 33 di antaranya tidak mencatatkan satu pun transaksi. Sebaliknya, kabupaten di kuartil terkaya mencatat aktivitas rata-rata enam kali lebih tinggi dibanding daerah termiskin. Kesimpulannya bukan mengejutkan: program ini lebih hidup di tempat yang ekonominya memang sudah bergerak.
Di lapangan, ada kisah sukses yang bisa dijadikan rujukan. Di Solo, Jawa Tengah, sejumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih sudah menjalin kerja sama dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Solo, Agung Riyadi, menyebut salah satu contohnya KKMP Joyotakan di Kecamatan Serengan yang rutin menyediakan produk roti untuk kebutuhan MBG. "Ada beberapa KKMP menyetok barang untuk SPPG. Yang lainnya sudah ada yang kerja sama tapi belum laporan pada kami," kata Agung.
Integrasi koperasi dengan rantai pasok MBG sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mewajibkan semua dapur SPPG mengambil bahan baku dari desa, termasuk dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, atau UMKM setempat. "Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut," ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Ia mengakui banyak pelanggaran ditemukan di lapangan.
Solo bukan cermin nasional. Di desa-desa yang separuh warga usia produktifnya sudah merantau, atau yang pasarnya lama dikuasai tengkulak dan digerus minimarket waralaba, model koperasi seragam dengan plafon pinjaman rata-rata Rp3 miliar per unit sulit bekerja dengan cara yang sama. Peneliti dari BRIN menilai asumsi dasar program bermasalah: pemerintah memperlakukan seluruh desa Indonesia seolah setara secara ekonomi, lalu menempelkan satu model bisnis seragam pada 80 ribu titik yang kondisinya jauh berbeda-beda. Ibarat menempatkan minimarket di tengah hutan, ada barangnya, tapi tidak ada yang datang berbelanja.
Pertanyaannya, berapa lama pemerintah bisa mengabaikan sinyal ini?
Pemangkasan target 50% bisa dibaca dua cara. Pertama, sebagai koreksi realistis atas ambisi yang kebesaran. Kedua, sebagai pengakuan implisit bahwa program ini melaju lebih cepat dari kapasitas eksekusinya. Pemerintah masih punya waktu membenahi arah sebelum kesalahan struktural menumpuk jadi gagal bayar massal di tingkat desa. Dan sebelum yang menanggung risikonya bukan lagi anggaran negara, melainkan kantong warga desa itu sendiri.