Dari target ambisius 80.000 unit, pemerintah kini hanya membidik separuhnya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono secara terbuka menyampaikan kepada Komisi VI DPR, Kamis (11/6), bahwa fokus pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) direvisi ke angka maksimal 40.000 titik, turun 50% dari target awal yang digaungkan sejak program ini dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemangkasan itu dikemas sebagai pivot ke kualitas. Ferry berargumen pemerintah ingin setiap unit yang beroperasi benar-benar berfungsi, bukan sekadar berdiri. Indikatornya: kemampuan menjual barang bersubsidi seperti gas 3 kilogram, minyak, beras, dan pupuk dengan harga lebih murah dari pasar. KDMP juga diwajibkan menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro dengan bunga pembiayaan maksimal 6%, sesuai arahan presiden.
Tapi angka realisasi yang dipaparkan Ferry justru yang paling mengundang pertanyaan. Dari belasan ribu unit yang diklaim rampung pembangunan fisiknya, yakni 12.533 unit berdasarkan data yang dibacakan dalam rapat, hanya 1.061 yang sudah benar-benar operasional. Sisanya, sekitar 22.737 unit, masih dalam proses konstruksi. Target 40.000 unit beroperasi dipatok Ferry selesai akhir 2026.
Nah, di sinilah cerita ini mulai terasa janggal. Di saat target dipangkas, anggaran justru diminta meledak. Kemenkop mengusulkan tambahan Rp 1,3 triliun untuk pagu 2027, hampir tiga kali lipat dari pagu yang sudah ditetapkan sebesar Rp 542 miliar. Kalau disetujui, total anggaran Kemenkop 2027 akan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun, dan hampir seluruhnya diarahkan untuk mendukung operasionalisasi KDMP.
"Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program prioritas nasional Koperasi Merah Putih yang diamanatkan kepada Kemenkop, kami mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun," kata Ferry di hadapan Komisi VI. Kebutuhan itu mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi, pendampingan usaha, verifikasi lokasi, pengembangan SDM, hingga penanganan pengaduan.
Komisi VI menerima usulan itu. Tapi bukan tanpa catatan pedas. Anggota dari Fraksi PDI-P, Darmadi Durianto, menyoroti temuan lapangan yang cukup mengkhawatirkan: sejumlah gerai KDMP berdiri di lokasi yang sulit dibilang strategis, dekat area pemakaman, kawasan sepi, atau berdempetan dengan unit KDMP lain. Bagi Darmadi, ini sinyal bahwa pendirian gerai lebih dipacu oleh kejar target ketimbang studi kelayakan. Model bisnis KDMP dinilainya masih kabur, termasuk kabar bahwa sejumlah unit mengambil pasokan dari distributor yang sama dengan jaringan ritel modern.
"Jika menjual produk yang sama tanpa diferensiasi yang kuat, Koperasi Merah Putih akan sulit bersaing di pasar. Lalu, kapan Koperasi Merah Putih menampung dan mendistribusikan barang hasil pertanian dari desa?" tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto meminta Kemenkop melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap kelayakan lokasi dan potensi usaha sebelum unit-unit baru resmi beroperasi. "Kami meminta Kemenkop melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh terhadap kelayakan lokasi, potensi usaha, dan kebutuhan masyarakat sebelum Koperasi Merah Putih beroperasi," kata Adisatrya saat pembacaan kesimpulan rapat. Komisi juga mendorong penguatan peta jalan bisnis dan indikator kinerja yang terukur agar KDMP tidak berakhir mangkrak setelah diresmikan.
Kritik lebih keras datang dari luar DPR. Yenny Sucipto, pendiri Yayasan Aset Bangsa Indonesia, menyebut kombinasi antara target yang dipangkas dan anggaran yang justru naik sebagai paradoks. Bukan main. "Pertanyaannya bukan lagi apakah program ini penting, melainkan apakah desain dan implementasinya sudah cukup membuktikan manfaatnya dan layak memperoleh ekspansi anggaran yang besar," ujarnya.
Yenny mengingatkan bahwa dalam logika kebijakan publik yang sehat, evaluasi dampak seharusnya mendahului ekspansi anggaran, bukan sebaliknya. Pertanyaannya, berapa lama narasi "sudah beroperasi" ini bisa menopang lonjakan permintaan fiskal? Selama ukuran keberhasilan KDMP masih didominasi hitungan unit yang berdiri, bukan seberapa besar koperasi itu mampu menghidupi anggotanya, agaknya perdebatan soal program ini belum akan selesai meski anggarannya sudah cair.