Kredit perbankan tumbuh 12,1 persen secara tahunan per Juni 2026, angka yang cukup solid. Tapi di balik agregat yang terlihat sehat itu, ada satu segmen yang masih terseok: kredit usaha mikro, kecil, dan menengah hanya tumbuh 1 persen year-on-year, dengan total outstanding mencapai Rp 1.519,1 triliun.
Satu persen. Bandingkan dengan kredit keseluruhan yang tumbuh lebih dari dua belas kali lipatnya.
Bank Indonesia mengakui kesenjangan ini dan sudah menyiapkan respons kebijakan. KLM atau Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dinaikkan dari 5,5 persen menjadi 6 persen dari Dana Pihak Ketiga, sebuah pergeseran yang pada skala industri perbankan nasional berarti ruang likuiditas yang tidak kecil. "KLM itu kita tingkatkan total dari 5,5% menjadi 6%. Jadi itu of DPK, jadi sangat besar sekali. Itu untuk pengembangan UMKM dan sektor inklusif termasuk ekonomi hijau," tutur Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikhin M. Juhro dalam agenda asesmen BI dalam mendorong pembiayaan, Jumat (24/7/2026). Lewat skema ini, bank yang aktif menyalurkan kredit ke segmen UMKM dan sektor inklusif mendapat potongan kewajiban penempatan giro di BI, sehingga ruang manuver likuiditas mereka melebar.
Belum cukup hanya itu. Mulai 1 Oktober 2026, BI akan menerapkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), aturan yang mewajibkan bank memenuhi rasio pembiayaan ke sektor inklusif. Bank yang tidak patuh diwajibkan menempatkan Giro RPIM di BI tanpa imbal hasil. Kombinasi wortel dan tongkat, kalau boleh menyebutnya begitu, pendekatan yang lebih menggigit dibanding imbauan semata. Atau lebih tepatnya: kombinasi iming-iming dan denda terselubung.
Gambaran makro likuiditas bulan Juni memang menunjukkan perlambatan. M2 atau uang beredar dalam arti luas tumbuh 8,7 persen secara tahunan, turun dari 10,8 persen di Mei 2026, dengan nilai total Rp 10.432,8 triliun. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut M2 masih tumbuh positif, tapi angkanya memang melandai. Perlambatan paling kentara datang dari M1 yang amblas dari 15,3 persen ke 9,8 persen, sedangkan uang kuasi sedikit mengimbangi dengan naik dari 6 persen ke 6,9 persen.
Faktor pemberat lainnya: tagihan bersih kepada pemerintah pusat melambat tajam dari 37,4 persen di Mei menjadi hanya 10,1 persen di Juni. Berkurangnya ekspansi fiskal dalam menopang likuiditas, setelah bulan-bulan sebelumnya belanja pemerintah menjadi salah satu motor utama. Efek base yang tinggi, agaknya, mulai terasa.
Pertumbuhan kredit agregat yang tetap solid di atas 12 persen memberi sinyal intermediasi masih berjalan. Tapi kredit UMKM yang tertatih di angka 1 persen menjadi ujian nyata: apakah insentif BI ini akan disambut perbankan dengan antusias, atau sekadar dicatat di laporan kepatuhan?
Solikhin tampak sadar bahwa mendorong kredit UMKM bukan semata soal sisi penawaran. BI saat ini membina sekitar 3.000 UMKM, dengan sekitar 20 persen di antaranya sudah berorientasi ekspor. Pendekatan yang lebih holistik sedang dijalankan: korporatisasi, digitalisasi, business matching, hingga penguatan manajemen keuangan agar pelaku usaha kecil menjadi lebih layak di mata bank. "Kalau belum kita temukan business matching, kita bangun manajemen keuangannya supaya dia feasible untuk dibiayai," jelasnya.
"Perbankan mestinya dengan kebijakan insentif yang kita tambah dan RPIM yang kita relaksasi bisa menyambut dengan antusias. Ini akan mendorong geliat UMKM ke depan, dan kita optimistis untuk itu," tambah Solikhin.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah bank-bank besar akan benar-benar menggeser portofolio mereka ke segmen yang selama ini dianggap lebih berisiko, atau insentif BI ini hanya akan menggerakkan mereka di pinggiran saja.