Kredit UMKM per Juni 2026 hanya tumbuh 1% secara tahunan, menjadi Rp1.519,1 triliun. Pertumbuhan kredit agregat di periode yang sama? 12,6%. Selisih itu bukan angka kecil, dan penjelasannya ternyata tidak sesederhana yang banyak diasumsikan.
Banknya punya uang. Itu bukan masalahnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan likuiditas perbankan saat ini masih ample, cukup untuk menyalurkan lebih banyak kredit kalau permintaan yang sehat memang ada. "Kalau kita bicara berdasarkan segmen bisnisnya memang kredit UMKM menunjukkan tren perlambatan. Sementara kondisi likuiditas perbankan sampai dengan saat ini masih dalam kondisi yang ample ataupun masih terjaga," ujar Josua dalam agenda asesmen Bank Indonesia terkait pembiayaan, Jumat (24/7/2026).
Divergence-nya cukup mencolok. Kredit korporasi masih tumbuh kencang, kredit UMKM jalan di tempat. Josua menyebut beberapa faktor struktural yang saling tumpang tindih. Daya beli kelas menengah melemah, data BPS mencatat jumlah kelompok ini terus menyusut sepanjang 2019 hingga 2025, sebagian besar terseret ekor panjang pandemi Covid-19. Ketika konsumen yang selama ini menopang UMKM kehilangan daya beli, permintaan tergerus, dan tekanan langsung terasa di sektor perdagangan serta manufaktur, dua kontributor terbesar kredit UMKM.
Belum lagi soal banjir produk impor. Bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, semuanya masuk, menekan daya saing pelaku usaha kecil. Lalu ada pergeseran pola belanja dari warung ke platform digital yang berlangsung cepat, sementara sebagian besar UMKM belum sempat bergerak mengikutinya. Pertanyaannya, berapa lama pelaku usaha kecil bisa bertahan di titik seperti ini?
Dari sisi Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti mendorong pendekatan berbasis ekosistem, bukan melihat UMKM sebagai unit-unit yang berdiri sendiri dan minta kredit. "Jadi jangan hanya dilihat satu unit, tapi kita bisa melihat ekosistem dari UMKM tersebut," kata Destry. Ia juga menyoroti potensi besar UMKM yang digerakkan perempuan, mengingat sekitar 64 persen pelaku UMKM di Indonesia perempuan.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro memperkuat argumen itu dengan referensi negara lain. Jepang, Jerman, Tiongkok, ketiganya membangun industri besar justru karena lebih dulu membangun ekosistem UMKM yang solid. Di Jepang dan Jerman, UMKM menjadi tulang punggung rantai pasok manufaktur. Tiongkok melengkapinya dengan ekosistem digital dan pendidikan vokasi. Indonesia, kata Solikin, belum sampai ke sana. "Yang dibutuhkan adalah ekosistem end-to-end," tegasnya.
Solikin memilah UMKM ke tiga kelompok: yang sudah perform tapi butuh akses pasar lebih luas; yang masih berkembang dan perlu pembenahan manajemen serta laporan keuangan; dan yang masih lemah di hampir semua aspek sehingga butuh pendampingan intensif. Tiga kelompok, tiga kebutuhan berbeda. Tidak bisa diselesaikan cuma dengan melonggarkan syarat kredit.
BI mengklaim punya sekitar 3.000 UMKM binaan, dengan 20 persen di antaranya sudah berorientasi ekspor. Ada pula program PINISI yang mempertemukan sisi permintaan dan penawaran lewat policy dialogue dan business matching. Dari sisi regulasi, POJK Nomor 19 diharapkan ikut mendorong pemulihan.
Tapi Josua menyisipkan catatan keras: semua instrumen keuangan itu bisa jadi kurang nendang kalau struktur ekonominya belum dibenahi. "Jadi sebelum kita masuk kepada pembiayaan, kita perlu melihat juga bagaimana pasar ataupun bisnis dari UMKM itu sendiri. Likuiditas tidak ada masalah, artinya yang harus kita benahi dulu bagaimana struktur ekonomi yang ada saat ini," katanya. Selama permintaan masih loyo dan rantai pasok industri besar belum serius melibatkan UMKM, angka kredit yang mandek di kisaran 1% bukan anomali. Bisa jadi itu cermin retak dari kondisi riil yang sebenarnya.