Sebuah foto dari Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin (20/7/2026), sudah cukup untuk menghidupkan mesin spekulasi di media sosial. Prabowo Subianto terlihat duduk seorang diri menghadap seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di barisan kursi berbentuk huruf U bersama para menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sebelahnya.
Bagi yang terbiasa mengikuti sidang kabinet sebelumnya, pemandangan ini memang tak biasa. Selama ini keduanya selalu tampil berdampingan di meja yang sama.
Pemerintah bergerak cepat merespons. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menjelaskan bahwa format sidang kali ini dirancang sebagai taklimat presiden kepada seluruh peserta, bukan rapat biasa. Tata letak ruangan sengaja disusun agar seluruh peserta dapat melihat Prabowo dengan jelas, sekaligus memudahkan kontak mata antara Presiden dan peserta selama arahan berlangsung, mengingat jumlah undangan yang hadir cukup banyak.
"Posisi duduk pada acara Sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota Sidang Kabinet Paripurna, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan," ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Qodari juga menegaskan kehadiran Gibran di sidang itu adalah sebagai undangan, layaknya para anggota kabinet lainnya. Ia membantah tafsir bahwa pengaturan tempat duduk ini mencerminkan pergeseran kedudukan atau pengurangan kewenangan konstitusional Wakil Presiden. "Tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden," tegasnya. Murni teknis penyelenggara acara, begitu penjelasannya.
Pemerintah merilis klarifikasi resmi hanya karena soal kursi. Bukan main.
Sidang kabinet itu sendiri agaknya menyimpan agenda yang jauh lebih besar dari sekadar tata letak tempat duduk. Prabowo dilaporkan menggulirkan 29 kebijakan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, program prioritas yang berulang kali disebut sebagai salah satu ujian terbesar pemerintahan Merah Putih. Sayangnya, narasi soal posisi kursi Gibran justru yang lebih deras beredar di linimasa.
Bagi pelaku pasar, dinamika internal kabinet selalu jadi faktor yang dicermati, meski bukan penentu tunggal. Sentimen terhadap stabilitas politik kerap berpengaruh pada kepercayaan investor terhadap program-program ekonomi jangka panjang, termasuk agenda pengentasan kemiskinan yang membutuhkan komitmen anggaran dan koordinasi lintas kementerian yang solid. Kalau yang dipermasalahkan publik masih soal kursi, bisa jadi pasar belum terlalu terusik. Tapi bukan berarti tidak memperhatikan.