Sepanjang Sudirman-Thamrin, Jakarta, massa mahasiswa Universitas Indonesia memadati aspal pada 12 Juni 2026, menyuarakan tuntutan yang ujung-ujungnya bermuara pada satu soal: biaya hidup yang makin berat.
Mereka membubarkan diri secara tertib. Tapi pesannya jelas. Para mahasiswa ini menegaskan akan kembali ke Bundaran HI untuk melanjutkan tekanan kepada pemerintah. Bukan gertak sambal, lebih kepada pengingat bahwa ada sesuatu yang memang belum beres.
Substansi tuntutan yang dibawa ke jalanan cukup spesifik: kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM yang menggerus daya beli, efektivitas penggunaan APBN, hingga sejumlah program pemerintah yang dianggap membebani kapasitas fiskal negara. Ada satu tuntutan lagi yang luput dari banyak liputan, yaitu kekhawatiran terhadap menguatnya militerisme di ruang-ruang sipil. Semuanya bertemu pada pertanyaan yang sama, ke mana uang rakyat mengalir, dan apakah rakyat betul-betul merasakannya?
Tekanan ekonomi yang disuarakan itu bukan isapan jempol. Masyarakat memang merasakan beban nyata, terutama di segmen pengeluaran paling dasar: pangan dan energi. Kenaikan harga ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ini akumulasi dari kebijakan fiskal dan tekanan global yang berlangsung bertahap, agaknya cukup lama, hingga akhirnya meledak jadi aksi massa.
Polda Metro Jaya, entah kebetulan atau tidak, memilih pendekatan yang lebih humanis kali ini. Tidak ada gesekan berarti di lapangan. BaraNusa, salah satu kelompok yang memantau jalannya aksi, mengapresiasi sikap aparat yang dinilai proporsional dalam mengamankan demonstrasi. Sinyal kecil yang mungkin bermakna besar bagi kelanjutan dialog antara negara dan warganya.
Baca situasi ini dari sudut pandang investor, dan ada beberapa hal yang patut dicermati. Tuntutan mahasiswa soal transparansi APBN dan efisiensi program pemerintah menyentuh langsung isu kepercayaan fiskal. Kalau tekanan jalanan ini konsisten dan meluas, bisa jadi akan memengaruhi kalkulasi risiko para pelaku pasar terhadap obligasi pemerintah maupun sektor-sektor yang bergantung pada belanja negara. Pertanyaannya, berapa lama tren ini bertahan sebelum pasar benar-benar merespons?
Yang lebih penting untuk dipahami: demonstrasi seperti ini bukan anomali dalam demokrasi yang sehat. Ini mekanisme koreksi yang bekerja di luar jalur formal. Ketika saluran representasi dianggap tersumbat, jalanan menjadi forum terbuka. Mahasiswa tidak sedang menawarkan kekacauan. Mereka sedang menghadirkan alarm moral agar negara tidak kehilangan sensitivitas terhadap realitas di lapangan, setidaknya begitu klaim yang dibawa turun ke aspal kemarin.
Soal Reformasi Jilid II yang kembali ramai diperbincangkan, perlu dibaca dengan kepala dingin. Istilah itu kerap disalahpahami sebagai keinginan mengganti rezim. Padahal esensinya berbeda: bukan soal siapa yang pegang kendali, melainkan bagaimana kendali itu dijalankan. Reformasi yang dibutuhkan hari ini lebih soal etika kekuasaan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas institusi. Bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang, kalau direspons dengan serius oleh pemerintah, bisa jadi katalis pembenahan struktural yang sudah lama tertunda.
Selama mahasiswa masih berani berbicara soal harga beras dan alokasi anggaran, itu pertanda masyarakat sipil belum menyerah. Yang justru berbahaya bukan demonstrasinya. Yang berbahaya adalah kalau suatu hari tidak ada lagi yang repot-repot turun ke jalan, karena sudah tidak percaya suaranya didengar. Apatisme jauh lebih mematikan dari spanduk yang terbentang di depan Semanggi.