Selat Hormuz ditutup, harga minyak dunia bergolak, kilang-kilang Malaysia kekurangan bahan baku. Satu pilihan ada di meja Kuala Lumpur: naikkan harga bensin, atau tanggung semuanya. Mereka memilih yang kedua.
Bukan tanpa ongkos. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka mengakui beban fiskal yang ditanggung negaranya naik-turun cukup ekstrem. Saat harga minyak sedang panas, pengeluaran subsidi BBM bisa menyentuh RM7 miliar per bulan. Dengan kurs Rp4.400 per ringgit, angka itu setara Rp30,8 triliun yang mengalir keluar dari kas negara tiap bulannya. Sekarang sudah turun ke kisaran RM4 miliar, atau sekitar Rp17,6 triliun. Tapi tetap bukan angka yang bisa dianggap enteng.
Hitung kasar: subsidi RM3 miliar per bulan saja, kalau berjalan 10 bulan penuh, sudah menguras RM30 miliar. Hampir Rp132 triliun. Pemerintah Malaysia tidak menutup mata soal ini. Beban jangka panjang diakui nyata, tapi keputusan untuk tidak menaikkan harga tetap dipertahankan sebagai komitmen menjaga daya beli rakyat.
Masalahnya, sisi pasokan tidak ikut diam. Kilang-kilang Malaysia selama ini bergantung pada minyak mentah dari Timur Tengah, dan penutupan Selat Hormuz akibat perang di Iran memukul langsung rantai pasok itu. Sejumlah kilang sudah memangkas produksi karena bahan baku mulai seret. Cadangan energi nasional, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasir, masih cukup hingga akhir Juli berdasarkan kontrak yang sudah berjalan. Setelahnya? Belum jelas.
Maka Malaysia kini menjajaki sumber alternatif. Afrika, Rusia, Turki, semuanya masuk daftar yang dipertimbangkan. Tapi Akmal menekankan bahwa mencari pasokan baru tidak sesederhana menandatangani kontrak, karena minyak mentah yang dibeli harus kompatibel dengan spesifikasi teknis kilang yang ada. "Bukan sekadar mencari pasokan dari mana saja, tetapi apakah pasokan tersebut cocok dengan fasilitas yang kita miliki," tegasnya kepada wartawan.
Pemerintah juga sadar ini bukan saat yang tepat untuk buru-buru mengunci kontrak jangka panjang. Volatilitas harga masih tinggi. Agaknya strategi Malaysia sekarang adalah bermain pendek, cari pasokan interim, dan tunggu dulu sebelum buat komitmen besar.
Bagi Indonesia, dinamika ini layak dicermati. Dua negara bertetangga, sama-sama mengelola subsidi energi jumbo, tapi menghadapi tekanan yang berbeda. Malaysia bergulat dengan krisis pasokan akibat ketergantungannya pada minyak Timur Tengah. Indonesia, dengan produksi domestik yang masih berjalan meski terus menyusut, punya buffer yang sedikit berbeda. Kalau konflik di sekitar Hormuz berkepanjangan dan harga global terus bergerak liar, kalkulasi anggaran subsidi di kedua negara bisa jeblok lebih cepat dari perkiraan.