Harga minyak dunia yang kembali menembus 100 dolar AS per barel, sekitar Rp1,78 juta, langsung memangkas ruang gerak fiskal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi, penambahan belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke pemerintah daerah yang sebelumnya sempat direncanakan kini harus dikencangkan ikatnya.
Lonjakan kali ini dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya setelah kelompok Houthi di Yaman mengklaim menyerang dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Ketegangan itu memperburuk gangguan pasokan yang sudah terjadi sebelumnya, ketika lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz nyaris mandek. Pasar merespons. Cepat.
APBN, kata Purbaya, tidak dalam posisi kaget. Asumsi harga minyak yang dipakai dalam penyusunan anggaran memang sudah dipatok 100 dolar AS sejak awal. Level harga sekarang bukan skenario baru. "Waktu stimulus kemarin dilakukan kan anggaran dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS. Jadi enggak ada perubahan, cuma yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian/lembaga maupun ke daerah mungkin enggak seluasa sebelumnya, itu aja," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Yang berubah bukan asumsinya, melainkan ekspektasi yang sempat terbentuk ketika minyak sempat melempem beberapa waktu lalu. Saat itu, Purbaya sudah mulai menghitung ruang untuk menambah alokasi ke sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Ruang itu kini menyempit, agaknya lebih cepat dari yang diantisipasi.
Presiden Prabowo Subianto, kata Purbaya, sudah meminta Kemenkeu menyiapkan simulasi fiskal dengan skenario harga minyak yang beragam, termasuk skenario di atas 100 dolar AS. "Kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Bukan 100 dolar AS saja atau lebih, jadi gimana kita anggarannya. Jadi sedang kita hitung tadi," tegas Purbaya.
Satu kabar yang paling ditunggu masyarakat: harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik. Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga harga BBM bersubsidi di level saat ini. Untuk BBM nonsubsidi, penyesuaian harga sepenuhnya diserahkan ke PT Pertamina (Persero) sesuai mekanisme pasar. "BBM non-subsidi kan memang enggak disubsidi kan, terserah Pertamina. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus," kata Purbaya. Bagi kantong rumah tangga kelas menengah bawah, pernyataan itu setidaknya bisa sedikit melegakan.
Pertanyaannya, sampai seberapa lama pemerintah mampu menahan beban subsidi energi kalau minyak terus bertengger di atas 100 dolar AS, atau bahkan menembus lebih tinggi? Simulasi skenario yang kini tengah dihitung Kemenkeu itu, entah hasilnya akan seperti apa, bisa jadi penentu arah kebijakan fiskal sampai penghujung tahun.