Pada akhir Juni 2026, Komite Nasional Geopark Indonesia menetapkan Natuna sebagai satu-satunya kandidat UNESCO Global Geopark (UGGp) dari Indonesia, menyisihkan Geopark Blora yang juga sempat masuk tahap akhir penilaian. Keputusan itu bukan sekadar pengakuan atas keindahan alam. Bagi masyarakat di salah satu ujung terluar kepulauan Indonesia, ini bisa jadi titik balik ekonomi yang sudah lama dinantikan.
Natuna bukan wilayah yang mudah diabaikan, baik secara geopolitik maupun ekologis. Laut Natuna Utara menyimpan kekayaan geologi yang terbentuk selama ratusan juta tahun, lengkap dengan pantai berpasir putih, batuan granit raksasa, dan tebing dramatis yang mengelilingi gugusan pulaunya. Sejak 2018 kawasan ini sudah mengantongi status Geopark Nasional. Butuh hampir delapan tahun persiapan sebelum Badan Pengelola Geopark Natuna (BPGN) berani mengajukan diri ke panggung dunia.
Delapan geosite utama tersebar di kawasan ini: Gunung Ranai, Tanjung Datuk, Pulau Senoa, Tanjung Senumbing, Batu Kasah, Pulau Setanau, Pulau Akar, serta Pantai dan Gua Kamak. Masing-masing menyimpan cerita geologi yang berbeda. Keseluruhannya itulah yang membuat Natuna unggul dalam penilaian keunikan warisan bumi.
Tukino, Sekretaris I BPGN Natuna, menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi seluruh pihak dalam mempersiapkan dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Penilaian resmi UGGp dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Label geopark kelas dunia itu bukan sekadar piala untuk dipajang. Kalau status UGGp berhasil diraih, akses promosi lewat jaringan geopark internasional terbuka lebar, kepercayaan wisatawan mancanegara meningkat, dan peluang pendanaan untuk konservasi serta pembangunan berkelanjutan semakin besar. Perputaran ekonominya pun tidak kecil: nelayan bisa masuk ke wisata bahari, kelompok perempuan mengembangkan usaha kuliner, pemuda jadi pemandu wisata bersertifikat, dan pelaku UMKM memperluas pasar produk khas Natuna ke segmen yang lebih luas.
Pemerintah daerah sudah mulai menanam benih jauh sebelum status kandidat ini diperoleh. Pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homestay, hingga peningkatan kapasitas pelaku UMKM dilakukan bertahap sejak pengakuan nasional diberikan. Pemandu wisata lokal Kiki Firdaus mengaku pelatihan dari Pemerintah Kabupaten Natuna memberinya tambahan pengetahuan dan keterampilan yang nyata dalam melayani tamu. Bagi komunitas di wilayah perbatasan, investasi pada sumber daya manusia seperti ini agaknya lebih berkelanjutan ketimbang sekadar memoles infrastruktur fisik.
Ada bayang-bayang yang tidak bisa dikesampingkan. Laut Natuna Utara, tempat geopark ini berdiri, adalah perairan yang sama yang diklaim China sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan nine-dash line. Klaim itu sudah dibatalkan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016, tapi Beijing tetap kukuh mempertahankannya hingga hari ini.
Bukan tanpa sebab para pakar dan kalangan keamanan nasional mendesak pemerintah tidak lengah. Mantan Panglima TNI Laksamana Wiranto mengusulkan Indonesia memperkuat kehadiran dan penegakan hukum di laut, memodernisasi alutsista maritim, serta mempererat koordinasi antara TNI AL, Bakamla, dan kementerian terkait. Johanes Herlijanto dari Forum Sinologi Indonesia menilai isu Laut China Selatan akan terus menjadi duri dalam hubungan China dengan negara-negara ASEAN selama Beijing bersikeras mempertahankan versi klaimnya sendiri. Setiap kerja sama ekonomi di kawasan itu, tegasnya, harus berdiri di atas pengakuan penuh atas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Dua narasi berjalan bersamaan di Natuna. Satu tentang potensi warisan bumi yang ingin diangkat ke panggung dunia. Satu lagi tentang kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Bagi investor dan pelaku industri pariwisata yang tergoda oleh kilau status kandidat UGGp, situasi geopolitik di sekitar Laut Natuna Utara adalah risiko latar yang perlu masuk kalkulasi. Entah kebetulan atau tidak, dua tekanan itu justru membuat Natuna semakin sulit diabaikan.