Pangkasan hingga 65-70 persen. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Kementerian Agama resmi memotong besar-besaran anggaran perjalanan dinas dengan dalih menjaga kelangsungan program prioritas dan kualitas layanan publik. Di level lapangan, terutama unit-unit teknis daerah yang selama ini mengandalkan koordinasi tatap muka, kebijakan ini jelas menimbulkan gesekan.
Tapi bukan besaran potongan yang paling layak dipersoalkan. Pertanyaan yang lebih menohok: selama ini, berapa banyak perjalanan dinas yang benar-benar menghasilkan sesuatu?
Jujur saja, dalam praktik birokrasi, perjadin kerap berfungsi ganda. Sebagian memang strategis, koordinasi lapangan, supervisi, pembinaan yang mustahil digantikan layar laptop. Sebagian lagi? Lebih bersifat seremonial. Hadir, tanda tangan, foto, pulang. Anggaran terserap, dampak nyaris nol.
Pemangkasan ini memaksa evaluasi itu terjadi. Mau tidak mau.
Menteri Agama sendiri mendorong seluruh jajaran berpikir keluar dari pola lama. Sinyal yang cukup tegas: keterbatasan fiskal bukan alasan menurunkan mutu pelayanan. Koordinasi bisa digeser ke forum daring. Supervisi lapangan diprioritaskan hanya untuk kegiatan berdampak nyata. Pembinaan umat lebih banyak bertumpu pada jejaring penyuluh agama lokal dan kolaborasi lintas lembaga di tingkat kabupaten.
Di daerah seperti Sumba Tengah, pendekatan berbasis lokalitas ini bisa jadi justru lebih manjur. Pelayanan keagamaan tidak harus selalu berangkat dari pusat. Penguatan kapasitas SDM lokal, pemberdayaan penyuluh agama, optimalisasi forum lintas iman di kecamatan, agaknya jauh lebih berkelanjutan ketimbang siklus perjadin yang datang, rapat, lalu pergi tanpa bekas.
Ada dimensi moral yang patut dicermati di sini. Integritas kerja birokrasi yang hanya prima ketika anggaran melimpah adalah integritas yang rapuh. Kualitas pengabdian sesungguhnya justru terlihat saat fasilitas dikurangi tapi pelayanan tetap terjaga. Bisa jadi inilah ujian terberat sekaligus paling jujur bagi aparatur negara. Bukan main.
Pertanyaannya, berapa lama komitmen ini bertahan setelah euforia efisiensi mereda?
Kalau pemangkasan ini akhirnya mendorong reformasi budaya kerja yang substansial, bukan sekadar penghematan di atas kertas, maka badai fiskal ini layak disebut berkah. Tapi kalau hanya berhenti di angka, tanpa perubahan cara kerja, ya cuma penghematan biasa. Tidak lebih.