Per Juni 2026, sudah 43.000 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Angka itu dicatat resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan trennya belum menunjukkan tanda berhenti.
Yang membuat angka ini agak janggal adalah konteksnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11% sepanjang 2025, lalu terkerek lagi ke 5,61% di kuartal I-2026. Dalam teori makro yang normal, angka-angka itu seharusnya menopang lapangan kerja, bukan menggerus. Tapi kenyataan di lapangan lain ceritanya.
Sektor manufaktur padat karya yang paling merasakan. Tekstil, garmen, alas kaki, otomotif, semuanya terjepit antara lemahnya permintaan global dan biaya produksi yang tak berhenti naik. Ribuan pekerja terpaksa keluar dari sektor formal, sebagian menyeberang ke ekonomi informal, sebagian lagi belum jelas nasibnya. Kalau tidak dikelola serius, bonus demografi yang selama ini jadi kartu truf Indonesia bisa berbalik jadi beban. Ibarat pedang bermata dua.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat konferensi pers APBN KiTa Selasa (21/7/2026), tidak menampik adanya PHK. Tapi ia meminta semua pihak tidak membaca situasi dari satu sudut saja. "Jangan lihat soal exit perusahaan saja, jangan lihat satu sisi saja. Kita lihat data agregatnya 5,6 persen, artinya pertumbuhan ekonomi baik secara agregat," tegasnya. Purbaya berargumen bahwa di ekonomi yang tumbuh pun selalu ada perusahaan yang tutup. Yang perlu dicermati, katanya, apakah penciptaan lapangan kerja baru lebih besar dari yang hilang. "Kalau kita lihat unemployment turun, sepertinya sih banyak adanya penciptaan lapangan kerja dibanding yang keluar," tambahnya.
Argumen itu secara teori tidak salah. Persoalannya, data agregat kadang menyembunyikan distribusi. Kalau lapangan kerja baru yang tercipta mayoritas di sektor informal atau bergaji rendah, sementara yang amblas adalah pekerjaan formal dengan perlindungan jamsostek, maka angka pengangguran yang turun belum tentu cerita sukses. Pertanyaannya, berapa lama pola ini bisa disembunyikan di balik angka pertumbuhan?
Data APBN semester I-2026 memang solid, harus diakui. Pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3% dari target, tumbuh 21,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak menyumbang Rp 1.035,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 152 triliun, PNBP Rp 271 triliun. Belanja negara terealisasi Rp 1.656 triliun, naik 17,8% year-on-year. Defisit APBN terjaga di 0,76% terhadap PDB, keseimbangan primer masih surplus Rp 85,1 triliun. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Pemerintah bahkan berencana menerbitkan Panda Bond di pasar Tiongkok pada 23 Juli 2026, dengan target awal setara 1 miliar dolar AS, bergantung kondisi pasar. Menjelang penerbitan, Indonesia mengantongi peringkat AAA dengan outlook stabil dari Lianhe Rating, tertinggi di pasar Tiongkok. S&P mempertahankan peringkat BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, keduanya dengan outlook stabil.
Di sisi ketenagakerjaan, Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Kemnaker mulai mendeteksi perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja dalam waktu dekat. Menaker Yassierli menyebut pihaknya tengah mengembangkan aplikasi untuk dashboard monitoring kondisi perusahaan secara real-time, dilengkapi labour analytics berbasis regional. "Kita mengembangkan aplikasi juga untuk dashboard monitoring kondisi perusahaan-perusahaan, kondisi ekonomi," katanya. "Kita punya dashboard juga labour analytics terkait dengan regional-regional di Indonesia. Jadi kita terus melakukan koordinasi, ya."
Soal insentif bagi pengusaha yang ramai dibicarakan, Yassierli memilih tidak menjawab langsung. "Hehehe nanti ya," katanya singkat saat ditemui di Kompleks DPR/MPR, Senin (20/7/2026).
Jawaban yang, entah kebetulan atau tidak, cukup menggambarkan posisi pemerintah saat ini: mengamati, memantau, dan meminta semua pihak bersabar menunggu kebijakan lanjutan. Sementara 43.000 orang sudah lebih dulu tidak bisa menunggu.