Tiga miliar orang ada di sebelah utara Indonesia, tapi yang diurus terus Bali. Kira-kira begitu inti pesan yang dilontarkan Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI, saat membuka Lokakarya Akademik F-PKS MPR di Batam, Senin (15/6/2026). Forumnya bertema bedah potensi ekonomi Karimun, tapi gagasan yang muncul jauh lebih luas dari sekadar satu kabupaten.
Tifatul menyebut konsep ini "Ekonomi Utara", sebuah framing yang menantang orientasi pembangunan nasional yang menurutnya selama ini terlalu condong ke selatan. Bali, dalam pandangannya, sudah lewat titik optimalnya. "Kenapa Bali melulu? Bali itu sudah penuh, Bali itu sudah maju sendiri, bahkan sudah over tourist," ujar Tifatul. "Bagaimana dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain? Mengapa tidak dikembangkan."
Dasar kalkulasinya sederhana tapi cukup menohok. Wisatawan Bali mayoritas datang dari Australia dan Selandia Baru, dua negara dengan total populasi sekitar 32,5 juta jiwa. Bandingkan dengan potensi pasar di utara: China 1,43 miliar, India 1,45 miliar, ASEAN lebih dari 600 juta, belum ditambah Jepang, Korea, dan Rusia. Total melebihi 3 miliar manusia. PDB China pada 2025 mencapai US$ 19,6 triliun, India US$ 4,13 triliun, Jepang US$ 4,38 triliun. Bukan pasar kecil.
Titik fokus lokakarya ada di Karimun, kabupaten di Kepri yang posisinya, kalau dilihat di peta, nyaris berhimpit dengan jalur tersibuk di dunia: Selat Malaka. Tifatul mencatat lebih dari 95% kapal yang bergerak antara Samudra Pasifik dan Atlantik melewati jalur ini. Gubernur Kepri Ansar Ahmad memperinci: setiap tahun sekitar 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer hilir mudik di sana. Yang paling banyak menikmati kuenya selama ini? Singapura.
Angkanya bicara sendiri. Arus peti kemas Singapura pada 2024 mencapai 41,12 juta TEU, dan kini dilaporkan melonjak ke 65 juta TEU menyusul penutupan Selat Hormuz. Pelabuhan Batu Ampar di Batam, yang secara geografis ada di sebelahnya, baru menorehkan sekitar 797 ribu TEU per tahun. Belum sampai 1 juta. Disparitas yang, agaknya, sudah terlalu lama dibiarkan menganga.
Bupati Karimun Iskandarsyah hadir dengan harapan konkret: ia ingin Karimun tumbuh seperti Batam. Bukan mimpi kosong, menurutnya, selama kebijakan pusat berpihak. Penguatan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun jadi prioritas utama yang ia suarakan, termasuk kewenangan pengelolaan anggaran dan PNBP yang lebih mandiri, serupa model BP Batam. "Kami yakin apabila kebijakan ekonomi dan kelembagaan BP Karimun diperkuat, maka Karimun dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," kata Iskandarsyah.
Karimun sendiri statusnya sudah Free Trade Zone sejak 2007, dengan fasilitas bebas bea masuk, PPN, cukai, dan insentif fiskal. Tapi status di atas kertas dan kenyataan di lapangan masih jauh. Enam pelabuhan dimiliki Karimun, namun Pelabuhan Tanjung Balai Karimun baru ditopang sekitar 50 kapal penumpang komersial. Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri Azis Kasim Djou menyebut daerah selama ini tidak dilibatkan sebagai pemrakarsa, standar teknis terlalu kaku, dan pengambilan keputusan sangat lambat. Hasilnya sudah bisa ditebak: perairan Kepri sepi, sedangkan sisi Singapura di seberang berjejal kapal.
"Persoalannya antara lain karena daerah tidak dilibatkan sebagai pemrakarsa, pengelolaan area masih minim fasilitas, standar teknis terlalu ketat dan kaku, kurang berorientasi melayani pasar, tidak ada pemasaran yang terencana, serta sangat lambat dalam pengambilan keputusan," ujar Azis.
Ansar Ahmad sendiri menegaskan daerahnya punya 2.028 pulau dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus sudah disiapkan: KEK Bintan Galang Batang untuk smelter bauksit, KEK Batam Nongsa Digital Park sebagai jembatan IT Indonesia-Singapura, KEK Batam Aero Technic untuk perawatan pesawat, KEK Tanjung Sauh untuk logistik dan energi, hingga KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.
Soal pariwisata, Tifatul menyodorkan data yang agak memalukan. Devisa pariwisata Indonesia pada 2024 baru sekitar Rp 64 triliun. Malaysia sudah Rp 406 triliun. Selisihnya tidak kecil, dan ini terjadi meski Indonesia punya Raja Ampat, Bunaken, Danau Toba, Sabang, pantai-pantai Aceh yang belum banyak terjamah. "Kalau koneksi transportasinya bagus, tentu orang akan berbondong-bondong datang," kata Tifatul.
Pertanyaannya yang tersisa: apakah gagasan Ekonomi Utara ini akan jadi kebijakan nyata, atau sekadar menjadi materi lokakarya yang kemudian terlipat bersama dokumen presentasi?