Setelah mahasiswa turun ke jalan pekan lalu, pemerintah bergerak cepat mengirim sinyal kepercayaan diri. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran kabinet ke kediamannya di Kartenegara, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2026), dan keluar dengan satu perintah yang langsung mengalir ke publik keesokan harinya: buka semua data investasi, transparan, tanpa disaring.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani soal hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Laporannya, kata Teddy, menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sedang naik, tecermin dari tingginya minat investor asing di sejumlah sektor strategis. Presiden pun langsung meminta Rosan memaparkan data itu ke publik pada Senin siang di Istana Merdeka.
Dony Oskaria, yang merangkap jabatan sebagai COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, menegaskan komitmen itu bukan sekadar formalitas. "Kami telah menerima instruksi tegas agar seluruh capaian dan data investasi disampaikan secara transparan kepada publik," ujar Dony dalam keterangan resmi, Senin (15/6/2026). Keterbukaan ini, tambahnya, bukan soal pencitraan. Ini bagian dari upaya pemerintah mengejar bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas investasi yang masuk.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperluas konteks. Dalam 1-2 minggu terakhir, kata dia, pemerintah terus berkoordinasi untuk memperkuat rupiah, memperbaiki persepsi pasar, dan mendorong deregulasi. Salah satu yang dia banggakan: global bond Danantara diminati banyak investor. Prasetyo juga menyinggung pentingnya performa ekspor-impor dalam menjaga nilai tukar, dan industrialisasi-hilirisasi sebagai strategi mengurangi ketergantungan impor.
Pertanyaannya, apakah sinyal transparansi ini cukup untuk menggerakkan FDI?
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, mengakui persepsi investor terhadap Indonesia masih relatif positif. Survei terhadap investor Jepang, misalnya, menempatkan Indonesia cukup tinggi dibanding Vietnam dan India. "Pada dasarnya investor masih melihat Indonesia sangat prospektif dan memiliki potensi yang besar. Namun, persoalannya ada pada tata kelola kebijakan dan berbagai prosedur kemudahan investasi yang masih menjadi hambatan. Ini yang perlu diperbaiki," sebut Faisal.
Ironi lama. Minat ada, komitmen diumumkan, tapi begitu masuk tahap realisasi, investor kerap tersandung perizinan berlapis, koordinasi antarinstansi yang lamban, dan kepastian kebijakan yang abu-abu di lapangan. Antusiasme berubah jadi frustrasi. Bukan cerita baru.
Faisal menilai BKPM perlu mengubah cara mengukur keberhasilannya. Selama ini nilai investasi yang masuk dijadikan patokan utama. Padahal kecepatan pengurusan sama pentingnya, bahkan lebih terasa langsung oleh investor di lapangan. "Perlu ada indikator tambahan, bukan hanya berapa nilai investasi yang direalisasikan, melainkan juga seberapa cepat proses pengurusan investasi di Indonesia. Kecepatan dan kemudahan investasi harus menjadi ukuran keberhasilan," tegasnya.
Kualitas pun dia soroti. Setiap proyek, kata Faisal, perlu dievaluasi bukan hanya dari sisi kelayakan finansial bagi investor, tapi juga seberapa besar lapangan kerja yang tercipta dan multiplier effect yang dihasilkan bagi ekonomi daerah. "Jangan hanya melihat nilai investasinya. Itu perlu menjadi bagian dari evaluasi setiap proyek investasi," katanya.
Satu peluang yang agaknya nyata: penguatan rupiah dan pemulihan IHSG belakangan ini. Momentum pasar keuangan yang mulai membaik, menurut Faisal, seharusnya tidak berhenti mendorong investasi portofolio saja. "Dengan kondisi rupiah yang menguat dan pasar keuangan yang mulai membaik, ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan investasi langsung. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum tersebut agar FDI meningkat dan masuk ke sektor-sektor prioritas," ujarnya. Momentum seperti ini tidak datang dua kali.
Transparansi data investasi adalah langkah yang benar, kalau data ini bisa dipercaya mencerminkan kondisi riil. Tapi bagi investor yang pernah nyangkut di labirin perizinan Indonesia, angka bagus di atas kertas perlu diiringi perbaikan nyata di lapangan sebelum mereka benar-benar yakin.