Dua kuartal terakhir, Kemenkeu sering bicara soal optimalisasi penerimaan. Kali ini bunyinya lain, lebih keras, dan lebih konkret.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi memberlakukan sanksi nonjob bagi aparatur sipil negara di lingkungan pajak yang terbukti bermasalah, khususnya dalam pemberian restitusi. Bukan sekadar mutasi ke kantor lain seperti yang selama ini lazim berjalan, tapi pencopotan jabatan langsung. Purbaya menyebut ini sebagai perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya. Saya cek ke PANRB juga begitu. Tapi yang baru bilang boleh di-non-jobkan, perintah presiden juga gitu. Kalau perlu, ya non-jobkan," ujar Purbaya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Angin segar buat penerimaan negara? Bisa jadi. Tapi konteksnya lebih kelam dari itu.
Restitusi pajak yang terlalu longgar selama ini jadi salah satu lubang kebocoran yang sulit ditambal. Kalau hasil investigasi menunjukkan ada perilaku yang melenceng dari prosedur, kepala kantor pajak sekalipun tidak kebal. Paralel dengan kebijakan nonjob ini, Kemenkeu juga membentuk tim khusus untuk mengejar pengemplang pajak. Baru dua perusahaan yang jadi sasaran awal, tapi Purbaya berjanji tidak berhenti di sana.
Bukan main.
Seluruh kebijakan keras ini dibingkai Purbaya dalam satu framing yang agaknya sengaja dipilih: survival mode. Indonesia, kata dia, sedang dihajar guncangan ekonomi global yang tidak memberi ruang untuk kealpaan. Persaingan antarnegara makin menggila, dan jika pengelolaan penerimaan tidak dijalankan dengan ketat, Indonesia bisa ketinggalan kereta.
"Kalau pajaknya main-main, hancur kita," tegasnya. "Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain."
Sepanjang 2026, Kemenkeu memastikan pengawasan internal diperketat dan evaluasi performa pejabat dijalankan berkala. Kursi jabatan, kata Purbaya, kini bukan lagi aset yang aman bagi yang gagal mengamankan target.
Bagi pelaku pasar, sinyal ini punya dua wajah. Komitmen fiskal yang lebih tegas bisa memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara, sesuatu yang selalu diintip pasar obligasi dan rating agency. Tapi perburuan restitusi yang lebih agresif berarti korporasi dengan klaim restitusi PPN jumbo perlu bersiap menghadapi verifikasi yang jauh lebih ketat, dan kemungkinan besar lebih panjang. Bagi emiten yang selama ini mengandalkan cash flow dari restitusi pajak, variabel ini patut masuk radar sekarang, bukan nanti.