Peringatan keras sudah dilayangkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan segan menonjobkan pejabat Kementerian Keuangan yang bermain-main dalam upaya mengejar penerimaan negara, termasuk mereka yang kedapatan bermasalah dalam pencairan restitusi pajak.
Bukan gertakan kosong. Purbaya menyebut kewenangan menonjobkan ASN bermasalah kini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Aturan lama hanya memperbolehkan mutasi, bukan pembebastugasan. "Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya. Saya cek ke PANRB juga begitu. Tapi yang baru bilang boleh di non-job kan, perintah presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau emang ini, ya non-jobkan," tegasnya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Khusus soal restitusi, mekanismenya cukup tajam: kepala kantor pajak yang mencairkan restitusi terlalu besar dan terbukti bermasalah setelah diinvestigasi, langsung dimutasi. Tidak ada proses panjang. "Jadi kalau ada tempat pajak yang restitusinya kekencangan dan kita investigasi ada masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya," ujarnya.
Purbaya juga membentuk tim khusus gabungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tim ini beroperasi langsung di bawah Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Jenderal Kemenkeu, bukan di bawah struktur operasional biasa. "Saya akan bentuk tim khusus di Pajak dan Bea Cukai langsung di bawah Irjen atau Sekjen untuk menjalankan itu," kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (24/4/2026).
Alasannya? Purbaya mencurigai ada perlindungan di level lapangan yang membuat penindakan mandek. "Jadi kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja, sepertinya dilindungin juga itu kelihatannya," ungkapnya.
Sasaran awal tim ini sekitar 40 perusahaan yang diduga mengemplang pajak. Baru dua yang disasar sejauh ini. Salah satu kelompok yang jadi perhatian adalah perusahaan-perusahaan asal China. Purbaya mengaku sudah bertemu langsung dengan Duta Besar China untuk Indonesia, yang berjanji mendorong kepatuhan perusahaan negaranya. Di lapangan? Beda cerita.
"Rupanya di lapangan tergantung duit. Kalau untung, dia akan langgar terus. Kalau gak ada penindakan, dia akan langgar terus," kata Purbaya blak-blakan.
Konteks makronya penting: penerimaan pajak Indonesia sedang tertekan, dan pemerintah sendiri menyebut kondisi fiskal saat ini sebagai fase survival mode. Dalam situasi seperti ini, kebocoran dari restitusi bermasalah dan pengemplangan pajak bukan sekadar soal kepatuhan. Itu ancaman langsung terhadap ruang fiskal yang sudah mepet.
Pertanyaannya bukan apakah Purbaya serius. Seberapa dalam akar masalahnya, dan apakah tim yang baru dibentuk cukup untuk memotong jaringan yang sudah tumbuh bertahun-tahun?