Portal klaim pengembalian tarif resiprokal Donald Trump resmi dibuka pada Senin waktu setempat. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) meluncurkan sistem pengajuan deklarasi bagi importir yang ingin menagih kembali pungutan tarif yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung pada Februari lalu. Dana yang disiapkan pemerintah AS mencapai US$166 miliar, setara Rp2.600 triliun, untuk lebih dari 330.000 importir yang mencakup sekitar 53 juta pengiriman barang.
Angkanya bikin kaget.
Dari analisis Citi, klaim yang akan mengalir diperkirakan melampaui US$160 miliar. Walmart bisa mengantongi US$10,2 miliar, Target US$2,2 miliar, Nike US$1 miliar, Kohl's US$550 juta, Home Depot sekitar US$540 juta, dan Gap US$400 juta. Ini salah satu potensi pengembalian dana terbesar dalam sejarah perdagangan modern, kalau memang benar terealisasi.
Dasar pembatalannya cukup gamblang. Trump memakai undang-undang darurat IEEPA untuk mengenakan tarif impor, padahal aturan itu sejatinya dirancang buat situasi ancaman nasional, bukan instrumen kebijakan dagang biasa. MA menilai penggunaan itu melampaui batas kewenangan presiden. Karena tarif dianggap tidak sah sejak awal, uang yang sudah disetor perusahaan otomatis jadi pungutan tidak valid. Pemerintah tidak punya hak hukum untuk menyimpannya.
Tapi seberapa mudah prosesnya? Pelaku industri dan pengacara perdagangan justru pesimis. Pengacara perdagangan Matthew Seligman bilang importir pesimis pemerintah akan mempermudah proses ini, dan memperkirakan justru akan dibuat sulit. Kekhawatirannya berlapis: hambatan birokrasi, risiko banding mendadak dari pemerintah, sampai ancaman gugatan dari konsumen.
Konsumen, ya. Selama tarif berlaku, sebagian besar perusahaan membebankan kenaikan biaya ke harga jual. Studi Harvard Business School mencatat tarif tersebut menyumbang sekitar 0,76 poin persentase terhadap inflasi hingga Oktober 2025. Peterson Institute menghitung dampaknya sekitar US$800 hingga US$1.200 per rumah tangga AS per tahun. Kalau sekarang perusahaan menerima refund miliaran dolar sementara konsumen sudah terlanjur merogoh kocek lebih dalam, pertanyaannya jadi pelik. Analis hukum Stefan Reisinger menyebut risiko digugat pelanggan, baik langsung maupun tidak langsung, itu nyata.
Di tengah ketidakpastian itu, ada satu CEO yang tampak tenang. Jay Foreman, bos Basic Fun yang bergerak di bisnis mainan, mengaku sejauh ini tidak menghadapi hambatan berarti dalam proses pengajuan klaimnya. Entah memang mulus, entah belum kena batu sandungannya.
Ancaman tarif baru juga belum reda. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan Section 301, instrumen tarif berbeda yang bisa menghidupkan kembali kebijakan serupa mulai Juli mendatang. Buat kalangan pengusaha, ini jelas bukan kabar yang bikin lega.
Lalu bagaimana dampaknya buat Indonesia?
Dengan surplus perdagangan terhadap AS di kisaran US$14 hingga US$16 miliar per tahun, pembatalan tarif secara teori membuka ruang bagi produk tekstil, furnitur, dan alas kaki untuk lebih agresif masuk ke pasar AS. Estimasi kasar dari literatur perdagangan negara berkembang menunjukkan potensi tambahan ekspor sekitar US$1,8 hingga US$2,2 miliar, setara 0,12 hingga 0,15% PDB, jika separuh dari efek peningkatan volume terealisasi. Lumayan, meski tidak eksplosif.
Cuma ada variabel yang sering luput. Banyak sektor ekspor Indonesia, dari tekstil hingga elektronik ringan, punya kandungan impor bahan baku tinggi yang bisa mencapai 40 hingga 60 persen. Setiap lonjakan ekspor hampir pasti dibarengi lonjakan impor. Net gain-nya jauh lebih kecil dari angka bruto. Kecuali hilirisasi benar-benar jalan, surplus yang terlihat gagah di atas kertas bisa menguap separuhnya.
Risiko lain yang agaknya belum cukup diperhitungkan: kalau pembatalan tarif mendorong produksi balik ke Tiongkok lewat reverse trade diversion, Indonesia dan Vietnam bisa kehilangan sebagian pangsa pasar manufaktur yang susah payah mereka rebut sejak perang dagang 2018. Kehilangan 5 persen saja dari pangsa itu bisa memotong ekspor Indonesia hingga US$1 hingga US$1,5 miliar. Skenario yang familiar buat siapa pun yang mengikuti dinamika rantai pasok Asia sejak delapan tahun terakhir.
US$166 miliar bukan angka yang akan berpindah tangan dengan mulus. Prosesnya panjang, politiknya rumit. Dan ancaman tarif baru belum pergi jauh.