Rp519 triliun. Bukan pokok utang, bukan cicilan yang mengurangi saldo. Murni biaya sewa uang, bunga yang harus dibayar agar utang Pemerintah Indonesia tetap berjalan sepanjang 2025, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
Yang bikin angka ini semakin berat dicerna: Bank Indonesia masih harus nombok Rp39,6 triliun dalam bentuk subsidi bunga utang pemerintah. Bank sentral, institusi yang semestinya fokus menjaga stabilitas moneter, ikut menanggung sebagian beban fiskal negara. Bukan main.
Dalam APBN 2025, pemerintah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp552,9 triliun, dengan porsi domestik Rp497,6 triliun dan luar negeri Rp55,2 triliun. Realisasi Rp519 triliun memang lebih rendah dari pagu. Tapi angka itu tetap masif kalau diletakkan dalam konteks yang benar: setara anggaran kesehatan nasional beberapa kali lipat.
Ke mana persisnya uang sebesar itu mengalir? Penerimanya tersebar. Bank nasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksa dana, hingga masyarakat yang pegang ORI atau Sukuk Ritel mendapat kupon dari porsi SBN domestik. Investor asing yang memegang surat utang Indonesia juga kebagian. Begitu pula lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB, JICA, dan AIIB.
Uangnya tidak hilang, memang. Justru itulah persoalannya. Pajak yang dipungut dari kantong rakyat lebih dulu harus memenuhi kewajiban kontraktual masa lalu sebelum bisa dipakai membangun sekolah, irigasi, atau rumah sakit. Ekonom menyebut ini crowding out anggaran: ruang fiskal menyempit karena porsi belanja bunga terus menggerus pilihan.
Struktur pembiayaannya sendiri, jujur saja, mencerminkan pilihan sadar pemerintah untuk lebih mengandalkan pasar domestik guna mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar. Mayoritas bunga memang mengalir ke dalam negeri. Konsekuensinya, beban itu tetap ada, hanya berpindah dari risiko kurs ke risiko fiskal jangka panjang. Ibarat pedang bermata dua.
Pertanyaan yang lebih fundamental sebenarnya bukan soal besar-kecilnya angka. Apakah setiap rupiah utang yang ditarik selama ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari biaya modalnya? Kalau ya, utang itu investasi. Kalau tidak, ia perlahan berubah menjadi beban struktural yang diwariskan ke generasi berikutnya, setidaknya itu yang selalu diingatkan para ekonom fiskal.
Negara-negara maju juga punya utang besar, bahkan jauh lebih besar secara nominal. Bedanya, utang mereka membiayai inovasi, industri bernilai tambah tinggi, dan produktivitas yang mampu menghasilkan penerimaan negara lebih besar dari biaya bunga yang dibayar. Indonesia agaknya belum sepenuhnya sampai di titik itu.
Rp519 triliun bukan alarm baru. Tapi bunyinya semakin keras setiap tahun, dan pertanyaan tentang produktivitas utang kian mendesak dijawab, bukan di forum akademis, melainkan di ruang pengambilan kebijakan anggaran yang sesungguhnya.