Rupiah sempat menyentuh Rp18.168 per dolar AS pada Senin (8/6), level terburuk sepanjang sejarah, sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,5 persen lewat rapat di luar jadwal reguler pada Selasa. Dua hari berselang, rupiah menguat ke kisaran Rp17.971, dan IHSG yang sempat amblas ke 5.342 akhirnya ditutup di 5.902 pada Rabu. Pasar bisa napas sejenak.
Tapi para ekonom tidak ikut lega. Setidaknya belum.
Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, respons pemerintah sejauh ini belum menyentuh sumber utama kecemasan pasar: anggaran negara. Pengetatan moneter, katanya, hanya akan berdampak terbatas terhadap rupiah selama pemerintah tidak secara tegas memangkas belanja yang tidak produktif. Lebih dari itu, suku bunga yang lebih tinggi justru merambat ke biaya KPR, kredit konsumsi, hingga kredit modal kerja. Ujungnya, rakyat yang menanggung.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengakui ada dampak nyata dari kenaikan suku bunga, terutama dalam memperlambat arus keluar modal. "Rupiah yang sebelumnya terus melemah kini mulai stabil," ujarnya. Tapi ia langsung menambahkan, untuk perbaikan ekonomi yang lebih luas, satu atau dua kebijakan jelas tidak cukup.
IHSG sudah turun 36 persen dari rekor tertingginya lima bulan lalu, menjadikannya indeks dengan kinerja terburuk tahun ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg. Narasi "Sell Indonesia" menguat di kalangan investor asing. MSCI bahkan sudah menyoroti masalah transparansi pasar saham Indonesia sejak Januari, memunculkan spekulasi penurunan status ke "frontier market".
Rabu, Pertamina menaikkan harga Pertamax RON 92 lebih dari 30 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dengan alasan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. Kenaikan ini bisa memicu perpindahan konsumen ke Pertalite bersubsidi, yang berpotensi membengkakkan beban fiskal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengisyaratkan paket stimulus sedang disiapkan, tapi belum ada rincian. "Masih disiapkan. Kalau sudah diputuskan nanti kami sampaikan," kata Airlangga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi titik sorot. Anggaran program ini semula Rp335 triliun sebelum dipangkas menjadi Rp268 triliun, dan belakangan diperkeruh oleh dugaan korupsi yang menjerat mantan pimpinannya. Bhima menyarankan moratorium sementara terhadap MBG dan penundaan proyek besar lain sembari pemerintah mengevaluasi efisiensi anggaran. Faisal dari CORE menambahkan, program ini tidak cukup hanya diperkecil, tapi harus dibuat lebih tepat sasaran dan terbukti tidak menambah risiko fiskal.
Researcher Great Institute Yossi Martino menempatkan persoalan ini dalam kerangka yang lebih luas. Pemerintah, nilainya, tengah bertransformasi dari model ekonomi berbasis stabilitas makroekonomi ortodoks menuju model negara pembangunan yang lebih digerakkan negara. Bak cermin retak, setiap transformasi semacam ini pasti mendisrupsi ekuilibrium lama. "Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit," ujar Yossi.
Tiga kredibilitas sekaligus, kata Yossi, perlu dijaga: fiskal, kelembagaan, dan makroekonomi. Independensi Bank Indonesia, katanya, bukan soal menyenangkan pasar, melainkan melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal bukan berarti menolak program pro-rakyat, tetapi memastikan program itu bisa dibiayai secara berkelanjutan.
Spekulasi soal nasib Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut meramaikan minggu yang berat ini. Bhima menilai gaya komunikasi Purbaya yang cenderung konfrontatif terhadap kritik telah ikut menggerus kepercayaan pasar. Ekonom INDEF Eko Listiyanto menambahkan, pasar merindukan figur yang kredibel, rekam jejaknya jelas, dan paham logika investor. Nama Chatib Basri sempat disebut-sebut. Tapi Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengingatkan hal yang lebih substansial: pergantian pejabat tanpa perubahan arah kebijakan hanya akan memperbaiki kemasan, bukan isinya. "Kementerian Keuangan memiliki kewenangan yang terbatas. Gagasan korektif utama dan perubahan kebijakan harus datang langsung dari Presiden," tegasnya.
Purbaya sendiri membantah kabar mundur dan menolak narasi "Sell Indonesia". "Tren 'Sell Indonesia' yang saya baca itu keliru," katanya akhir pekan lalu.
Eko menutupnya dengan sederhana: jawab kritik bukan dengan defensif, tapi dengan kinerja yang lebih baik. Entah pemerintah benar-benar mendengar atau tidak, pasar sudah terlanjur mencatat.