Rupiah sempat jatuh di bawah 18.100 per dolar AS pekan ini, level yang membuat banyak pelaku pasar menahan napas. Sejak awal 2026, pasar saham Indonesia sudah kehilangan sekitar sepertiga nilainya, menempatkan IHSG sebagai salah satu indeks berkinerja terburuk di dunia. Bukan peringkat yang ingin dipasang di brosur investasi mana pun.
Bank Indonesia sudah bergerak. Dalam dua penyesuaian berturut-turut, bank sentral mengerek suku bunga acuan total 75 basis poin, langkah agresif yang memberi pasar sedikit jeda. Analis dari BMI, unit riset Fitch Solutions, mencatat rupiah masih 7% lebih lemah dibanding Februari 2026 dan tekanan depresiasi belum reda. Kenaikan suku bunga lanjutan, kalau data ini bisa dipercaya, bukan lagi pilihan melainkan keharusan.
Konflik di Timur Tengah ikut menghajar situasi. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia langsung terdampak lonjakan harga minyak mentah global. Impor energi yang membengkak menekan neraca berjalan, memperlemah daya tahan rupiah ketika arus modal sudah deras ke luar.
Pelarian modal ini agaknya bukan semata soal eksternal. Kepercayaan investor, itulah inti persoalannya. Pemerintah memperketat kontrol ekspor di tengah kekurangan devisa, kebijakan yang oleh sebagian kalangan pasar tidak jauh berbeda dengan "menimbun kekayaan." Upaya DPR untuk memperketat pengawasan terhadap Bank Indonesia pun memunculkan kekhawatiran lama yang selalu sensitif di pasar: independensi bank sentral.
Capital Economics menilai Indonesia perlu segera bergeser dari pendekatan terlalu intervensif, membuka ruang lebih kondusif bagi investasi asing. Ekonom Deni Friawan dari CSIS Jakarta meyakini pemerintah perlu memangkas pengeluaran untuk mengendalikan defisit anggaran. Kepercayaan investor, tegasnya, hanya bisa dipulihkan lewat efisiensi dan tindakan konkret, bukan retorika.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan sejumlah kebijakan populis berbiaya tinggi: subsidi bahan bakar dan program makan siang sekolah senilai miliaran dolar. Bagi investor asing, kombinasi defisit yang melebar dan komitmen belanja yang kaku adalah sinyal yang sulit diabaikan. Entah kebetulan atau tidak, dua tekanan itu muncul bersamaan tepat ketika rupiah paling rentan.
Bank Dunia pekan lalu memproyeksikan pertumbuhan Indonesia bakal kesulitan menembus 5% tahun ini, jauh dari target pemerintah di angka 5,4%. Mimpi 8% yang ingin dicapai Prabowo pada 2029 pun terasa semakin menjauh. Suku bunga tinggi yang dibutuhkan untuk menopang rupiah langsung menghajar konsumsi dan investasi, dua mesin pertumbuhan yang tidak bisa diganti begitu saja.
Masih ada satu variabel lagi. MSCI tengah mempertimbangkan penurunan peringkat risiko pasar Indonesia, dipicu kekhawatiran soal transparansi kepemilikan saham. Kalau itu terjadi, gelombang capital outflow berikutnya bisa datang lebih deras. Pertanyaannya bukan apakah pemerintah sudah bergerak, karena sudah. Pertanyaannya: cukup cepat? Cukup dalam?