Dua tekanan datang bersamaan, dan agaknya bukan kebetulan waktunya.
Nilai tukar rupiah tersungkur di bawah tekanan cukup berat hingga Bank Indonesia terpaksa melakukan penyesuaian suku bunga di luar jadwal untuk menjaga stabilitas kurs. Bersamaan, harga BBM non-subsidi melesat, untuk beberapa jenis bahan bakar, kenaikannya tercatat lebih dari 30 persen. Bukan angka yang bisa dianggap enteng.
Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur ikut angkat suara. Melalui Bidang Kebijakan Publik, Abd Holik menilai dua sinyal ini bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan peringatan keras bahwa fondasi ekonomi nasional sedang dalam tekanan nyata. "Pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM adalah alarm keras bagi pemerintah bahwa fondasi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan serius yang dapat menghantam kehidupan masyarakat," tegasnya kepada NU Online Jatim, Kamis (11/06/2026).
Efek dominonya sudah terpola. Ongkos energi naik, biaya distribusi ikut terkerek. Distribusi mahal, harga barang di pasar menyusul. Daya beli masyarakat yang sudah tertekan kian tergerus, dan dari sana pertumbuhan ekonomi mulai goyah. Mekanisme lama yang sudah terlalu sering berulang. "Ketika ongkos distribusi naik, harga barang ikut naik. Saat harga barang naik, daya beli masyarakat menurun. Jika daya beli turun, pertumbuhan ekonomi juga terancam melambat," kata Holik.
Yang paling duluan kena? Bukan kalangan atas. Holik menyebut buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelas menengah sebagai kelompok paling rentan menanggung beban ini. Mereka yang hidup dari upah harian dan margin tipis, yang selama ini menopang konsumsi nasional, justru paling minim ruang untuk menyerap guncangan harga. "Efek domino ini pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional," ujarnya.
Soal BBM non-subsidi seperti Pertamax, pemerintah punya argumen teknis yang sudah sering dipakai: harga mengikuti mekanisme pasar, menyesuaikan fluktuasi minyak dunia dan nilai tukar. Berbeda dengan BBM bersubsidi yang ditahan lewat anggaran negara. Tapi apakah penyesuaian ini betul-betul proporsional, atau ada komponen lain yang ikut menumpang naik? Pertanyaan yang, kalau data ini bisa dipercaya penuh, belum juga terjawab tuntas.
Tekanan ganda ini bukan cuma soal inflasi yang akan dicatat statistisi. Holik mengingatkan, jika pemerintah gagal mengantisipasi dampak berantai dari pelemahan rupiah dan lonjakan BBM, taruhannya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial ikut dipertaruhkan. "Ketika rupiah terpuruk dan BBM melonjak, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka ekonomi, tetapi kemampuan rakyat untuk bertahan hidup," pungkasnya.
Desakan konkret sudah dilontarkan: evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, perkuat sektor produksi domestik, percepat industrialisasi berbasis sumber daya lokal, dan kurangi ketergantungan impor energi. Agenda besar yang mudah diucapkan. Sudah terlalu lama menunggu eksekusi nyata.