Bali bukan cuma destinasi wisata. Pemerintah serius menjadikannya pusat keuangan internasional.
Rencana pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) atau Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Keuangan di Bali bergerak ke fase lebih konkret. Kepala BPI Danantara Rosan P. Roeslani, yang menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung di Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4), memastikan satuan tugas dan badan otoritas khusus proyek ini akan segera dibentuk. "Ini tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk dalam secepat-cepatnya," kata Rosan.
Modelnya sudah dipilih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terang-terangan menunjuk Dubai International Financial Centre (DIFC) sebagai acuan paling relevan. "Yang masuk untuk saya adalah yang model Dubai. Kita akan kejar dalam waktu dekat," ujarnya. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi restu dan penugasan langsung kepada Airlangga untuk memimpin tim.
Inisiatif ini pertama kali dilempar ke publik oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan saat melaporkan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden di Istana Merdeka, 21 April lalu. Luhut membingkainya sebagai strategi menangkap pergeseran arus modal global. "Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global," kata Luhut.
Satu hal yang perlu diluruskan: ini bukan "family office" versi lama yang sempat ramai di penghujung era Jokowi. Purbaya eksplisit soal ini. Konsepnya lebih luas, yakni KEK sektor keuangan yang mengacu pada model bebas pajak ala Uni Emirat Arab. Family office bisa menjadi salah satu layanan di dalamnya, tapi bukan satu-satunya.
Soal pengelolaan, Airlangga menegaskan IFC tidak akan sepenuhnya dipegang pemerintah. Model yang disiapkan melibatkan pihak non-pemerintah, sebagaimana lazim di financial hub kelas dunia. Tapi satu nama muncul sebagai kandidat domestik: Danantara. "Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh dalam tanda petik non pemerintah. Tapi kalau Danantara mengelola boleh juga," ujar Airlangga. Kalau opsi itu betul-betul jalan, lumayan buat menarik minat investor institusional.
Momenumnya agaknya memang tepat. Tekanan tarif dari Amerika Serikat mendorong sejumlah pelaku modal global mencari alternatif lokasi pengelolaan aset. Bali, dengan daya tarik ganda sebagai destinasi premium sekaligus kawasan yang relatif stabil secara politik, masuk perhitungan itu. Bak gayung bersambut, kalau boleh bilang begitu.
Tapi PR-nya tidak kecil.
Regulasi masih dikaji. Airlangga sendiri mengakui pemerintah masih memetakan aturan mana yang perlu diadaptasi untuk mengakomodasi kebutuhan financial center dan family office. Payung hukum belum ada. Insentif pajak belum dirinci. Soal payung hukum pun, Rosan menyebut itu akan diserahkan ke tim Satgas yang, ironisnya, belum juga terbentuk.
Pesaing di kawasan sudah jauh di depan. Singapura dan Hong Kong membangun ekosistem regulasi, infrastruktur hukum, dan jaringan lembaga keuangan mereka selama puluhan tahun. Bukan hitungan bulan.
Bisakah Indonesia mengejar dalam "waktu dekat" seperti janji Purbaya? Pertanyaan itu yang perlu dijawab oleh Satgas yang belum ada.