Ramai soal Selat Hormuz dan ancaman Iran menutupnya, ada baiknya kita lihat ke dekat. Ke perairan kita sendiri.
Selat Malaka membentang sekitar 800 hingga 930 kilometer antara Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya. Jalur ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, dan setiap tahunnya sekitar 100.000 kapal memilih rute ini. Lebih menggiurkan lagi: lebih dari 11 juta barel minyak mentah per hari melewati selat ini, menopang kebutuhan energi Cina, Jepang, Korea Selatan, hingga Taiwan.
Secara agregat, jalur ini menanggung 25 hingga 33 persen perdagangan global. Bukan angka kecil.
Sebagai salah satu dari tiga negara pantai bersama Malaysia dan Singapura, Indonesia secara teknis punya hak dan tanggung jawab besar atas selat ini. Bukan cerita baru. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya sudah memahami betul nilai strategis perairan ini, mengendalikan arus rempah-rempah, emas, dan sutra yang berlayar antara India, Cina, dan Timur Tengah. Sriwijaya tidak sekadar kaya. Kerajaan itu besar justru karena mampu memegang kendali atas selat ini, sebelum akhirnya runtuh akibat serangan Kerajaan Cola.
Satu milenium lebih. Selama itu Selat Malaka sudah jadi rebutan.
Di era modern, selat ini adalah tulang punggung ekspor-impor nasional. Pelabuhan Belawan di Medan, Dumai, dan Batam semuanya bergantung pada arus lalu lintas yang melewati sini. Sektor perikanan pun tidak bisa diabaikan karena Selat Malaka adalah sumber ikan terbesar kedua Indonesia setelah Laut Jawa, belum lagi industri logistik dan jasa maritim yang menempel di sekitarnya.
Tapi, entah kebetulan atau tidak, justru tetangga yang lebih banyak cuan.
Singapura dan Malaysia telah lama membangun ekosistem pelabuhan transshipment dan layanan bunkering yang mengubah posisi geografis menjadi pemasukan nyata. Indonesia, dengan garis pantai paling panjang di kawasan ini, agaknya masih jadi penonton di rumah sendiri. Ada kalkulasi yang menyebut potensi ekonomi selat ini bisa menyentuh Rp48 hingga Rp64 triliun per tahun bagi Indonesia, kalau infrastruktur serius ditingkatkan dan dikelola lebih agresif. Angka yang patut dicermati.
Soal keamanan, ketiga negara pantai mengelola ancaman perompakan lewat kerja sama trilateral MALSINDO. Mekanisme ini cukup efektif meredam bajak laut yang sempat jadi momok di selat ini pada dekade lalu. Pertanyaannya, berapa lama stabilitas ini bisa dipertahankan tanpa investasi lebih serius dari Jakarta?
Sudah satu milenium lebih Selat Malaka jadi urat nadi peradaban kawasan. Kapan Indonesia benar-benar duduk di kursi tuan rumah, bukan sekadar punya alamatnya?