Mulai pertengahan Juni ini, ratusan hingga ribuan petugas sensus menyisir jalan-jalan kampung, mengetuk pintu rumah dan tempat usaha, mencatat apa yang selama satu dekade luput dari pendataan resmi. Sensus Ekonomi 2026 resmi bergulir. Skalanya tidak kecil.
Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, BPS setempat mengerahkan 235 petugas lapangan. Jauh lebih besar di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, di mana BPS menyiapkan 1.145 petugas untuk menjangkau 143.845 unit usaha yang tersebar di 19 kecamatan. Angka itu belum termasuk sektor pertanian: 55 badan usaha pertanian, lebih dari 174 ribu usaha pertanian perorangan, eh, bukan em dash, 174.863 usaha pertanian perorangan, dan 362.641 keluarga ikut masuk dalam cakupan pendataan.
Bukan rutinitas biasa, sensus ini. BPS melakukannya setiap sepuluh tahun sekali, artinya data yang dikumpulkan dalam periode 15 Juni hingga 31 Agustus ini bakal jadi potret resmi struktur ekonomi Indonesia untuk satu dekade. Kepala BPS Tulungagung Dyah Sari Prihantari menyebut hasil sensus akan mencakup informasi mulai dari struktur usaha dan karakteristik pelaku ekonomi hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, segmen yang pada sensus-sensus sebelumnya belum banyak terpotret.
"Pemerintah daerah harus menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan ekonomi menjadi lebih kuat menghadapi goncangan. Selain itu, juga harus mampu menyerap dinamika usaha yang berkembang sangat cepat serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan kerja yang semakin berubah," ujar Dyah, Jumat (12/6/2026). Kata dia, semua tantangan itu hanya bisa dijawab dengan data mutakhir, bukan asumsi.
Di Tulungagung, konsentrasi usaha terbesar ada di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung Kota, dan Ngunut, masing-masing tembus sekitar 15 ribu unit usaha. Di ujung lain, kecamatan-kecamatan wilayah selatan seperti Tanggunggunung, Pagerwojo, dan Pucanglaban mencatat angka paling sedikit. Disparitas itu sendiri sudah jadi sinyal awal soal ketimpangan antarkecamatan yang perlu direspons lewat kebijakan.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin melihat strukturnya pun tengah bergeser. Pertanian masih jadi kontributor utama, tapi industri dan usaha pendukung mulai bermunculan. Basis data ekonomi keluarga, kata dia, belum sempurna. "Kita harus bergerak dalam satu visi dan misi yang sama agar menghasilkan data yang baik," tegasnya, seraya meminta seluruh jajaran dari ASN sampai kepala desa ikut mensosialisasikan pentingnya sensus kepada warga.
Nada serupa terdengar dari Atambua. Asisten Administrasi Pembangunan dan Ekonomi Sekda Belu, Riene Rene Bria, menyebut sensus ini mengurus sesuatu yang paling mendasar. "Urusan perut sangat penting. Karena itu, ekonomi menjadi penopang," katanya lugas. Ia mengingatkan petugas agar tidak melewatkan satu pun rumah dalam proses door to door, karena akurasi data yang dibutuhkan, bukan sekadar kelengkapan kuantitas.
Kepala BPS Belu Mangiring Situmorang merangkumnya lebih singkat: "Data akurat, ekonomi kuat." Terdengar seperti slogan, memang. Tapi konteksnya tidak main-main, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi akar rumput yang sesungguhnya. Data hasil sensus akan dipakai sebagai landasan perencanaan kebijakan, bahan strategi bisnis dan investasi swasta, referensi akademisi, sekaligus informasi publik yang bisa diakses masyarakat luas.
Bagi pelaku pasar dan investor, hasil SE 2026 agaknya akan jadi amunisi penting dalam membaca ulang peta ekonomi Indonesia di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang selama ini minim liputan data.