Mulai hari ini, 15 Juni 2026, petugas Badan Pusat Statistik (BPS) resmi turun ke lapangan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, pendataan masif yang baru digelar sekali setiap satu dekade. Pendataan berlangsung serentak di seluruh Indonesia hingga 31 Agustus 2026. Metodenya lugas: petugas mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha, satu per satu.
Ini sensus ekonomi kelima dalam sejarah Indonesia. Cakupannya tidak tanggung-tanggung, seluruh klaster aktivitas usaha dari skala mikro hingga korporasi besar akan didata secara komprehensif. Targetnya: potret utuh struktur dan dinamika ekonomi riil nasional, termasuk model bisnis baru yang belum sempat terekam pada sensus sebelumnya.
Dan model bisnis itu memang sudah berubah drastis. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, dalam pencanangan SE 2026 di Pekanbaru, Minggu (14/6), menyebut bahwa digitalisasi telah melahirkan lanskap ekonomi yang sama sekali berbeda dari satu dekade lalu. Transportasi online, marketplace, hingga para influencer yang memonetisasi media sosial kini masuk radar BPS. "Seluruh aktivitas usaha di tanah air akan didata secara komprehensif, agar kita mendapatkan gambaran utuh mengenai potret struktur, dinamika, dan aktivitas ekonomi riil di Indonesia," ujar Pudji.
Untuk mengejar akurasi itu, BPS menerapkan sistem multi-moda pengumpulan data dengan prinsip yang mereka sebut "Digital First, But Not Digital Only". Tiga jalur dipakai sekaligus: CAPI atau wawancara berbantuan gawai oleh petugas lapangan, CAWI yang memungkinkan responden mengisi data secara mandiri lewat web, serta PAPI berbasis kuesioner fisik khusus untuk korporasi skala besar. BPS juga mengintegrasikan kecerdasan buatan dan penguatan prelist data berbasis big data untuk meminimalkan bias.
Data historis Provinsi Riau saja sudah cukup memberi gambaran betapa masifnya perubahan yang ingin direkam. Unit usaha di Riau tercatat baru 366 ribu pada SE 2006, lalu melonjak jadi 526 ribu unit di SE 2016. Kenaikan 43% dalam satu dekade. Angka 2026, bisa jadi, akan lebih mengejutkan lagi.
BPS tidak bisa bekerja sendiri, kata Pudji. Pemerintah daerah, pelaku industri, sektor swasta, sampai masyarakat luas diminta ikut mengawal proses ini agar data yang terkumpul bebas dari bias. Para pelaku usaha diimbau menyambut petugas sensus dengan terbuka dan memberikan informasi jujur, karena kerahasiaan data dijamin penuh oleh undang-undang.
Satu hal yang perlu digarisbawahi: petugas sensus datang bukan untuk menagih utang atau memungut pajak. BPS secara khusus menegaskan hal tersebut untuk mencegah kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Petugas resmi SE 2026 bisa dikenali dari tiga atribut wajib: kartu petugas, rompi bertuliskan Sensus Ekonomi 2026, dan surat tugas.
Data yang lahir dari sensus ini nantinya menjadi fondasi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, bukan sekadar angka statistik yang mengendap di laci pemerintah. Kualitas keputusan yang dibuat sepuluh tahun mendatang, sebagian besar bergantung pada seberapa jujur data yang terkumpul dalam tiga bulan ini. Kalau data ini bisa dipercaya, agaknya gambaran ekonomi 2026 akan benar-benar jadi pijakan yang berbeda.