Sepuluh tahun sekali, Indonesia berhenti sejenak untuk menghitung denyut nadi perekonomiannya. Sensus Ekonomi 2026 resmi dicanangkan di Riau pada Minggu (14/6/2026), pembukaan simbolisnya berupa pelepasan mitra BPS dalam kegiatan jalan santai di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.
Bukan seremoni biasa. Hadir langsung Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi dan jajaran pimpinan daerah. Pencanangan di Riau menjadi salah satu penanda resmi dimulainya agenda nasional yang berpayung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Bagi Riau, sensus ini datang di momen yang agaknya tidak bisa lebih krusial. Provinsi Bumi Lancang Kuning menyimpan potensi besar di sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan UMKM. Tapi bersamaan dengan itu, Riau bergulat dengan fluktuasi dana transfer pusat, defisit anggaran, dan statusnya sebagai daerah non-sentra pangan. Gambaran yang kompleks. Itulah tepatnya mengapa data berkualitas jadi kebutuhan mendesak.
Syahrial Abdi tidak berbasa-basi soal ini. "Saya selalu meyakini bahwa data bukan sekadar angka, tetapi merupakan fondasi pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas. Dan pembangunan yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya dalam sambutan.
Kata-kata itu bukan retorika kosong. Di era transformasi digital dan perubahan pola konsumsi yang bergerak cepat, pemerintah daerah tidak bisa lagi merumuskan kebijakan dari data yang sudah uzur. Sensus Ekonomi 2026 dirancang mengisi kekosongan itu, sekaligus jadi kompas dalam menyusun rencana pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Pertanyaannya, seberapa akurat peta ekonomi yang akan dihasilkan? Sensus ini mencakup seluruh unit usaha non-pertanian di Indonesia, dari korporasi besar sampai pedagang kaki lima yang selama ini luput dari catatan formal. Hasilnya bisa mengubah cara pemerintah mengalokasikan anggaran, menentukan prioritas sektor, bahkan memengaruhi arah kebijakan insentif usaha di daerah.
Pemprov Riau kini mendorong transformasi ekonomi menuju sistem yang inklusif dan berbasis inovasi. Kalau data sensus ini bersih dan komprehensif, ia bisa jadi amunisi nyata untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Kalau tidak? Hasilnya cuma dokumen tebal berdebu di lemari arsip.