Lima juta ton. Angka itu yang terus diulang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika membantah isu gudang beras kosong yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Amran bukan sekadar membantah. Ia melangkah lebih jauh dengan menyebut pihak-pihak yang menyuarakan kekurangan beras sebagai kelompok yang, sadar atau tidak, mendorong kebijakan impor. "Kalau mau impor, berarti pro pada petani negara lain. Pro petani negara lain berarti antek asing," tegasnya di kawasan pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4). Pernyataan keras yang, bisa jadi, lebih dimaksudkan sebagai sinyal politik ketimbang penjelasan teknis.
Kondisi riil di lapangan, menurut Amran, justru berlawanan dengan narasi kekurangan yang beredar. Pasar beras ia nilai sudah jenuh. Stok di level rumah tangga dan sektor horeka (hotel, restoran, katering) menyentuh 12 hingga 12,5 juta ton. Tertinggi sejak ada mekanisme pengukuran. Itulah kenapa bantuan pangan pemerintah tidak terserap optimal meski harga sudah ditekan.
Tapi klaim surplus besar ini bukan tanpa celah. Stok tinggi di gudang tidak otomatis berarti rakyat tidak kesulitan mengakses beras dengan harga terjangkau. Distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen, agaknya, tetap jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Bukan angka kecil, memang. Distribusi tetap jadi titik lemah klasik yang selalu muncul tiap pemerintah bicara soal surplus pangan. Pertanyaannya, kapan pola ini berhenti berulang?
Sementara debat soal stok masih berlangsung, Kementan sudah mengalihkan sebagian perhatian ke ancaman berikutnya: kemarau panjang 2026. Proyeksi iklim menunjukkan musim kering tahun ini bakal berlangsung lebih lama dengan intensitas lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Wilayah sentra produksi di Jawa disebut paling rentan, dengan risiko mulai dari turunnya indeks pertanaman hingga gagal panen.
Dua instrumen utama disiapkan Kementan sebagai respons. Pertama, pompanisasi. Sepanjang 2023-2025, sebanyak 80.158 unit pompa air telah disalurkan ke lapangan. Masif. Tahun ini ditargetkan tambahan 11.000 unit lagi untuk seluruh Indonesia. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah memastikan intervensi ini bukan langkah reaktif, melainkan sudah dikoordinasikan sejak awal ke seluruh daerah.
Instrumen kedua: pasokan pupuk subsidi. Per 20 April 2026, dari total alokasi 9,55 juta ton, masih tersedia sekitar 7 juta ton yang belum terserap. Angka yang patut dicermati karena pupuk murah adalah penyangga utama agar biaya produksi petani tidak meledak justru di saat cuaca sedang tidak bersahabat.
Kementan menyebut dua tekanan ini, iklim dan biaya produksi, akan dikelola secara simultan. Terdengar komprehensif di atas kertas. Tapi apakah cukup tangguh di lapangan ketika kemarau benar-benar datang lebih panjang dari biasanya? Kita lihat nanti.