Indonesia mengekspor batu bara ke seluruh penjuru dunia, sementara kebutuhan BBM dalam negeri dipasok dari impor. Paradoks ini bukan rahasia, tapi rupanya masih perlu disuarakan keras-keras di depan pemerintah.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah membawa isu ini ke meja rapat resmi saat Raker Banggar dengan Pemerintah membahas Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Selasa 9 Juni 2026. Dua hal yang, menurut Said, sudah terlalu lama dibiarkan menggantung.
Pertama, ketidaksinkronan arah energi nasional. "Kita ekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri dari impor BBM. Ketidaksinkronan ini membuat anggaran kebijakan energi berbiaya mahal. Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasok," tegas Said. Belanja energi negara kena tampar dari dua sisi sekaligus: mahal karena impor, rapuh karena bergantung pada pasokan luar.
Kedua, dan ini yang agaknya lebih mendesak: subsidi energi yang bertahun-tahun meleset dari sasaran. Subsidi seharusnya bekerja sebagai peredam kejut bagi rumah tangga miskin ketika harga energi bergejolak. Bukan angka kecil yang dipertaruhkan. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja subsidi dan kompensasi energi sudah menyentuh Rp153,1 triliun hanya per April 2026.
Said secara eksplisit meminta reformasi subsidi dirampungkan paling lambat tahun depan. "Programnya akan berbiaya mahal, tetapi disalurkan kurang tepat sasaran dari tahun ke tahun. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," ungkapnya. Kalimat yang terdengar seperti kritik lama yang jawabannya belum kunjung memuaskan.
Di sisi pemerintah, sejumlah pendekatan tengah dipertimbangkan untuk membenahi distribusi subsidi: pembenahan basis data penerima, peningkatan kualitas layanan publik, transparansi pengelolaan anggaran, hingga kerjasama dengan swasta. Seberapa jauh implementasinya, itu cerita lain.
Kerangka asumsi ekonomi dalam KEM PPKF 2027 sendiri mencerminkan optimisme moderat: pertumbuhan ekonomi ditarget 5,8-6,5 persen, inflasi dijaga di kisaran 1,5-3,5 persen, kurs rupiah diasumsikan Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, yield SBN 6,5-7,3 persen, dan ICP minyak mentah diproyeksikan USD70-USD95 per barel. Lifting minyak dipatok 602.000-615.000 barel per hari, lifting gas 934.000-977.000 barel setara minyak.
Tertib di atas kertas. Pertanyaannya: apakah reformasi subsidi yang selama ini selalu tertunda akhirnya benar-benar akan tuntas sebelum APBN 2027 diketuk?