Sepanjang program Makan Bergizi Gratis berjalan, pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan ekonom adalah: apakah uang negara benar-benar mengalir ke bawah, atau hanya menguntungkan supplier besar? Dewan Ekonomi Nasional punya jawaban, setidaknya berdasarkan data yang mereka kumpulkan sendiri.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, bersama sejumlah anggotanya termasuk ekonom senior Chatib Basri, Sekretaris DEN Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026). Agendanya: melaporkan hasil survei independen DEN terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.
Sampelnya dipilih komputer secara acak, dibiayai langsung oleh DEN, bukan oleh Badan Gizi Nasional selaku pelaksana. Luhut menegaskan poin ini. "Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," katanya usai pertemuan.
Apa yang ditemukan? Angka paling mencolok: 86,9 persen SPPG yang disurvei sudah punya paling tidak satu pemasok kecil dari sekitar lokasi. Rata-rata, setiap dapur MBG menggandeng tiga UMKM. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
64-65 persen dari UMKM pemasok itu berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG-nya beroperasi. Bukan sekadar statistik administratif. Artinya, uang yang keluar dari SPPG cenderung berputar di ekosistem ekonomi lokal, tidak bocor ke kontraktor dari luar daerah. "Ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada," kata Seto.
Sisi tenaga kerja mencatat angka yang sama kerasnya. Hampir 99 persen SDM yang bekerja di operasional SPPG berasal dari warga sekitar. Tingkat kepuasan terhadap performa UMKM pemasok diklaim di atas 70 persen, angka yang patut dicermati mengingat survei ini dibiayai sendiri oleh lembaga yang hasilnya langsung dilaporkan ke Presiden.
Seto mengaitkan temuan ini ke data makroekonomi terbaru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen, kata dia, sebagian didorong efek berganda program MBG lewat aktivasi UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal. Klaim yang masih perlu dibuktikan secara metodologis, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, tapi sinyal dari lapangan setidaknya konsisten dengan narasi itu.
DEN tidak datang hanya membawa kabar baik. Ada catatan kritis yang dibawa ke meja Presiden: permodalan UMKM pemasok masih jadi bottleneck. Banyak UMKM yang agaknya belum punya modal kerja cukup untuk menambah kapasitas produksi dan memperluas variasi komoditas yang bisa mereka suplai ke SPPG. Tanpa intervensi di sisi ini, ekosistem yang terbentuk bisa stagnan di level sekarang.
Hasil survei ini akan dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan MBG tidak cuma program gizi, tapi juga mesin pemberdayaan ekonomi daerah. Pertanyaannya sekarang: seberapa cepat soal permodalan itu ditangani sebelum momentum awal program ini mulai meredup.