UNIDO sudah bicara. Indonesia masuk laporannya sebagai contoh yang patut ditiru, bukan pencapaian kecil bagi negara yang baru belasan tahun lalu masih dianggap sekadar pemasok bahan mentah ke pasar global.
Dalam Industrial Development Report (IDR) terbaru, lembaga PBB yang fokus di sektor industri itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu best practice pengembangan industri berbasis hilirisasi. Dua sektor jadi sorotan: pengolahan mineral kritis dan ekosistem kendaraan listrik. IDR bukan sembarang dokumen. Ini publikasi resmi UNIDO yang memetakan tren industrialisasi global sekaligus merekomendasikan arah kebijakan bagi negara-negara anggotanya.
Tri Supondy, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, menyambut pengakuan itu dalam acara Indonesia Development Talks di Jakarta, Kamis. Baginya, hilirisasi bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Ini bagian dari restrukturisasi mendasar model ekonomi Indonesia. "Kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mengubah struktur industri nasional dari yang bergantung pada ekspor bahan mentah menjadi industri yang menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi," ujar Tri.
Angka-angka ekspor memang sudah mulai mencerminkan pergeseran itu. Hilirisasi, yang bertahun-tahun cuma jadi wacana, pelan-pelan terbukti menciptakan sumber ekonomi baru yang tidak lagi semata bergantung pada harga komoditas mentah di pasar internasional. Harga yang, jujur saja, tak pernah bisa kita kendalikan.
Tri tidak terlena dengan pujian itu. Ia terang-terangan menyebut tantangan berikutnya yang, bisa jadi, justru lebih berat dari fase sebelumnya: masuk dan memainkan peran lebih besar dalam global value chain. "Tantangan berikutnya adalah memperkuat kapabilitas industri nasional agar mampu memainkan peran yang lebih besar dalam rantai nilai global," katanya. Diakui sebagai best practice itu bagus. Berhenti di situ? Jelas tidak cukup.
Sederet kebutuhan yang tidak bisa ditawar sudah disebut Kemenperin: kualitas SDM, penguasaan teknologi, inovasi, kapabilitas manufaktur, hingga penguatan industri pendukung. Semuanya harus digarap secara berkelanjutan. Targetnya jauh lebih ambisius dari sekadar menjadi lokasi produksi berbiaya murah. Indonesia, kata Tri, harus bertransformasi menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi yang punya daya tawar di pasar global. Pertanyaannya, berapa lama transformasi itu butuh waktu?
Dukungan dari mitra pembangunan mulai berdatangan. ADB menyatakan kesiapannya mendampingi Indonesia, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tinggi. "ADB akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan potensi tersebut menjadi lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi bagi masyarakat Indonesia," ujar Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Bobur Alimov.
Agaknya semua pihak sudah sepakat soal arah. Yang kini mendesak: seberapa cepat Indonesia bisa menutup jarak antara pengakuan internasional dengan kesiapan industri domestik yang sesungguhnya?