Tujuh koma dua triliun dong. Itu ongkos yang rela ditanggung Vietnam demi menjaga harga BBM tetap jinak.
Majelis Nasional Vietnam mengesahkan perpanjangan kebijakan penghapusan pajak bahan bakar minyak hingga akhir Juni 2026. Tenggat sebelumnya cuma sampai pertengahan April. Dalam skema ini, pemerintah meniadakan pajak perlindungan lingkungan, pajak konsumsi khusus, dan PPN untuk bahan bakar utama, sehingga beban harga di tingkat konsumen bisa ditekan.
Landasan hukumnya, Keputusan 482 yang ditandatangani Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada 26 Maret lalu, sudah berlaku sejak akhir bulan itu. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap gejolak pasokan energi global terkait konflik Iran yang berdampak pada ketersediaan bahan bakar. Konsekuensinya tidak ringan: pendapatan negara berpotensi menyusut hingga sekitar 7,2 triliun dong, setara Rp4,6 triliun.
Angka yang tidak main-main.
Meski begitu, Hanoi tampaknya sudah menghitung bahwa menjaga stabilitas lebih murah ketimbang membiarkan harga energi meledak dan memukul rumah tangga serta pelaku usaha. Pendekatan gesit semacam ini, agaknya, memang sudah jadi karakter Vietnam dalam mengelola kebijakan energinya. Ekonom senior ASEAN di OCBC, Lavanya Venkateswaran, menyebut pihak berwenang di Vietnam termasuk yang paling cepat bereaksi di kawasan. Ia menilai pendekatan kebijakan yang lincah memastikan penyesuaian dilakukan tepat waktu, dan OCBC memperkirakan tren itu akan terus berlanjut.
Tapi kebijakan fiskal saja rupanya belum cukup. Pham Minh Chinh dilaporkan aktif menelepon dan mengirim surat ke sejumlah negara mitra supaya pasokan energi tidak tersumbat. Hasilnya? Vietnam berhasil mengamankan sekitar empat juta barel minyak mentah, plus menjajaki akses terhadap cadangan strategis dari beberapa negara, termasuk Jepang.
Diplomasi energi dan pemangkasan pajak sekaligus. Bukan pendekatan murah, tapi buat negara yang bergantung pada impor energi, kalkulasinya jelas: biaya stabilitas jauh lebih kecil dari biaya kekacauan.
Bagi Indonesia, langkah Vietnam ini layak dicermati. Di saat banyak negara ASEAN masih sibuk berdebat soal subsidi versus harga keekonomian, tetangga utara ini sudah bergerak dengan instrumen konkret dan tenggat tegas. Pertanyaannya, siapa yang mau belajar?