Sebelum pandemi, Bintan sanggup mendatangkan lebih dari satu juta wisatawan mancanegara setiap tahun, menjadikannya penyumbang kunjungan asing terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Angka itu kini tinggal kenangan pahit: dari Januari hingga Juni tahun ini, total kunjungan baru menyentuh 300 ribu orang.
Penyebabnya, agaknya, bukan soal daya tarik wisata yang memudar. Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Bintan menunjuk kebijakan visa sebagai salah satu biang keladi utama. Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty menjelaskan bahwa saat fasilitas bebas visa masih berlaku, penerbangan langsung dari China ke Bintan bisa beroperasi tiga kali dalam sepekan. Begitu China dicoret dari daftar penerima bebas visa, rute itu langsung terhenti. Kapal pesiar yang rutin singgah pun ikut raib.
"Dulu wisatawan China datang ke Singapura, lalu melanjutkan perjalanan ke Bintan. Sekarang mereka lebih memilih Singapura kemudian ke Malaysia, khususnya ke Desaru," kata Evita, politikus PDI Perjuangan itu, saat reses di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan.
Desaru, destinasi baru di Johor yang sedang naik daun, memang pesaing yang tidak bisa dianggap enteng. Malaysia menawarkan akses yang jauh lebih gampang bagi wisatawan China dan India, dua pasar yang selama ini menjadi tulang punggung kunjungan ke Bintan. Hasilnya bisa ditebak: yang tadinya transit via Singapura ke Bintan, kini belok ke seberang.
Komisi VII mendorong Kementerian Imigrasi mengevaluasi kebijakan visa, minimal untuk negara-negara yang menjadi pasar utama pariwisata kawasan. Evita merujuk Jepang dan Korea Selatan sebagai contoh negara yang memanfaatkan bebas visa secara strategis untuk mendongkrak daya saing destinasi wisatanya. "Kami tidak meminta semua negara bebas visa, tetapi negara-negara yang memang menjadi pasar utama wisatawan ke Bintan," tegasnya.
Bupati Bintan Roby Kurniawan mengakui pemerintah daerah sudah berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk menggarap pasar China dan India. Tapi upaya itu mentok di tembok birokrasi visa. Kedua negara itu belum masuk daftar penerima VoA, membuat seluruh strategi promosi terasa seperti mendayung tanpa air.
Persoalan Bintan, kalau data ini bisa dipercaya, bukan sekadar soal mendatangkan turis. Kementerian UMKM yang turut hadir menekankan bahwa lonjakan kunjungan harus dibarengi dengan semakin dalamnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem pariwisata. Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana menyebut hotel, resort, restoran, pusat oleh-oleh, hingga penyelenggaraan kegiatan sebagai ruang yang seharusnya bisa diisi produk-produk UMKM lokal.
"Pariwisata memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi UMKM sebagai bagian dari ekosistemnya," kata Reghi. Artinya, setiap turis yang tidak jadi mampir ke Bintan bukan hanya kerugian bagi resort-resort mewah di sana, tapi juga bagi pedagang kuliner, pengrajin cendera mata, dan ribuan pelaku usaha kecil yang menggantungkan nafkah pada derasnya arus wisatawan. Bukan main.
Roby optimistis, asal pemerintah pusat mau turun tangan. Infrastruktur sudah dibenahi, promosi terus digencarkan, pengembangan destinasi berbasis masyarakat dijalankan. Yang belum beres hanya satu: pintu masuknya masih terlalu sempit. Pertanyaannya, sampai kapan Kementerian Imigrasi membiarkan Desaru terus menikmati turis yang seharusnya mampir ke Bintan?